[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e42dd9bf-ec59-4b90-a316-46ec025fa5c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonogiri","place_of_enactment","Wonogiri","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perencanaan-pembangunan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No 1/ 2019
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 17 Tahun 2018; Perpres Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 17 Tahun 2018; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011; Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011;Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012; Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016; Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016;\r\n\r\n \n Peraturan Daerah mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu tentang :\r\n- Ketentuan Umum\r\n- Prinsip-prinsip kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah.\r\n- Rencana pembangunan daerah\r\n- Ruang lingkup perencanaan pembangunan\r\n- Rencana pembangunan tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.\r\n- Pendekatan perencanaan pembangunan daerah\r\n- Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD\r\n- Perumusan rancangan akhir RPJPD\r\n- Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJPD\r\n- Sanksi administratif\r\n- RPJPD wajib menjadi pedoman dalam merumuskan Visi dan Misi.\r\n- Isi RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, sistematika RPJMD, \r\n- Musrenbang RPJMD\r\n- Persiapan penyusunan Renstra\r\n-Penyusunan rancangan awal Renstra PD dan sistematikanya\r\n- Verifikasi rencana Renstra PD yang dilakukan oleh Kepala Bappeda dan Litbang\r\n- Isi RKPD\r\n- Penyusunan rancangan awal RKPD\r\n- Isi Renja PD\r\n- Sistematika penulisan RPJPD, RPJMD, RKPD , Renstra PD dan Renja PD\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019. \n Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal, menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi secara efisien dan efektif, serta untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

\n\n

Perubahan-perubahan substansial meliputi:

\n\n

Perubahan dan penambahan definisi dalam Ketentuan Umum.
Penghapusan BAB III.
Perubahan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah.
Perubahan rumusan perencanaan pembangunan daerah yang lebih transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
Perubahan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
Penambahan BAB VA tentang Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mencakup pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up).
Perubahan dan penambahan ketentuan terkait penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD.
Penambahan ketentuan terkait penggunaan E-Planning dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur metode pendekatan, prinsip perencanaan pembangunan, ruang lingkup, tata cara perencanaan pembangunan Daerah, tahapan rencana pembangunan Daerah, tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian dan evaluasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Apabila penyelenggara pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan Daerah tentang RPJPD anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.\n2. Apabila penyelenggara pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WONOGIRI
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF WONOGIRI REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
on
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF WONOGIRI REGENCY NUMBER
21 OF 2012 on REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOGIRI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that based on the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 86 of 2017 on Procedures for Planning, Controlling and Evaluating Regional Development, Procedures for Evaluating Draft Regional Regulations on Regional Long-Term Development Plans and Regional Medium-Term Development Plans, as well as Procedures for Amendments to Regional Medium-Term Development Plans and Regional Government Work Plans, then in an effort to achieve optimal regional development results to ensure consistency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e42dd9bf-ec59-4b90-a316-46ec025fa5c8","actionData","errors"]