[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4083e8d-685b-49bd-ab89-b4147481ff24","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kerjasama Kepenghuluan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-12-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","place_of_enactment","Bagan Siapi-api","theme","Kerjasama Kepenghuluan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KERJASAMA KEPENGHULUAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2015 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerjasama Kepenghuluan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerinfah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomr 6 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 maka Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kerja sama Kepenghuluan sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk diganti. \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. \n Dalam peraturan ini berisi Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomr 6 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 maka Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kerja sama Kepenghuluan sudah tidak sesuai lagi sehingga dipadang perlu untuk diganti dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2015. \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kerjasama Kepenghuluan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009 Nomor 6)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang kerjasama antar Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi, peran Pemerintah Kepenghuluan serta upaya untuk mewujudkan kepenghuluan sebagai salah satu penggerak roda pembangunan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Kerjasama Kepenghuluan dapat dilakukan antar Kepenghuluan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, serta antara Kepenghuluan dengan pihak ketiga. Bentuk kerjasama ini harus saling menguntungkan dan dimusyawarahkan dalam Musyawarah Kepenghuluan. Bidang kerjasama meliputi pengembangan usaha bersama, kegiatan masyarakat, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta bidang keamanan dan ketertiban. Tata cara kerjasama meliputi pembahasan rencana kerjasama dalam Musyawarah Kepenghuluan, kesepakatan dengan pihak yang bekerjasama, dan pelaporan kepada Bupati melalui Camat. Dibentuk Badan Kerjasama yang bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya, serta memberikan laporan kepada Pemerintahan Kepenghuluan. Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Kepenghuluan yang bekerjasama atau disesuaikan dengan perjanjian bersama. Pembagian hasil keuntungan dan dampak kerugian dicantumkan dalam naskah perjanjian. Camat atau Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerjasama. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, difasilitasi oleh Camat atau Bupati. Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Kerjasama Kepenghuluan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ROKAN HILIR
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF ROKAN HILIR REGENCY
NUMBER 5 OF 2015
CONCERNING
KEPENGHULUAN COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ROKAN HILIR,

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Law Number 6 concerning Villages, as amended by Government Regulation Number 47 of 2015, the Regional Regulation of Rokan Hilir Regency Number 6 of 2009 concerning Kepenghuluan Cooperation is no longer appropriate and it is deemed necessary to replace it;
that in order to implement the provisions of Chapter IX of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, as amended by Government Regulation Number 47 of 2015, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4083e8d-685b-49bd-ab89-b4147481ff24","actionData","errors"]