[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e405f3af-e1f2-4bc5-8107-647e3b6d59a6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-05-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Malang","place_of_enactment","Kepanjen","theme","Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

susunan - perangkat daerah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 \r\nayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016\r\ntentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18\r\nTahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 \r\nTahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan\r\nDaerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan\r\nSusunan Perangkat Daerah; \r\nb. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah\r\nKabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang\r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 \r\nTahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan\r\nDaerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan\r\nSusunan Perangkat Daerah perlu diubah kembali dalam\r\nrangka melaksanakan fungsi penunjang urusan\r\npemerintahan bidang penelitian, pengembangan,\r\npengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas\r\nPeraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang\r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang \r\nPembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan\r\nPropinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan\r\nBatas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II\r\nSurabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota\r\nBesar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa\r\nTengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 \r\nNomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 2730); \r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022\r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 \r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6801); \r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur\r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang\r\nPengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 \r\nNomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6845); \r\n7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 \r\nNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6856); \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 \r\nTahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6402); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang\r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen\r\nPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6477); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041); \r\n11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 \r\nNomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPresiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 \r\nNomor 186); \r\n12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan\r\nRiset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 192); \r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan\r\natas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 \r\nTahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); \r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 \r\nTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang\r\nTahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang\r\nPerubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 \r\nTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang \r\nTahun 2022 Nomor 3 Seri C). \n Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten \r\nMalang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan\r\nSusunan Perangkat Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai berikut : Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah, Di antara Pasal 25A dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023. \n Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten \r\nMalang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan\r\nSusunan Perangkat Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022. \n Jumlah 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Perubahan substansial meliputi penggantian nama dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi.

Selain itu, dilakukan penyisipan Pasal 25B yang mengatur mengenai keberlakuan peraturan pelaksanaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang lama, serta jangka waktu penyesuaian Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Penyesuaian Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2016","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55869/perda-kab-malang-no-9-tahun-2016","60a55ae5-82c0-4b21-a9e9-77096483c98a","amended_by",[],"partially_amends",[110,114,118,122],{"_101":111,"_103":112,"_36":113},"PERDA Kab. Malang No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/233259/perda-kab-malang-no-3-tahun-2022","4a7efa0a-9859-4a3f-af3c-37eb346314af",{"_101":115,"_103":116,"_36":117},"PERDA Kab. Malang No. 1 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165217/perda-kab-malang-no-1-tahun-2021","5d6c1275-820d-4ba6-b8cd-b327a3ff0797",{"_101":119,"_103":120,"_36":121},"PERDA Kab. Malang No. 12 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/120841/perda-kab-malang-no-12-tahun-2018","a24b8706-2107-41e6-a857-51d350e573e6",{"_101":123,"_103":104,"_36":105},"PERDA Kab. Malang No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MALANG
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF MALANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
on
FOURTH AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 9 OF 2016 on
ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MALANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions in Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Apparatus, as amended by Government Regulation Number 72 of 2019 on Amendments to Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Apparatus, Regional Regulation of Malang Regency Number 9 of 2016 on Establishment and Composition of Regional Apparatus has been established, as amended several times, most recently by Regional Regulation of Malang Regency Number 3 of 2022 on the Third Amendment to Regional Regulation Number 9 of 2016 on Establishment and Composition of Regional Apparatus;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e405f3af-e1f2-4bc5-8107-647e3b6d59a6","actionData","errors"]