[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4004c9b-0133-4655-b418-ea801c5e9b1a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2019","number","13","year","2019","published_date","2019-08-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA
2019
Peraturan Menteri Agama NO. 13, BN.2019/NO.881,Peraturan.go.id: 21 hlm.
Peraturan Menteri Agama TENTANG Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku \r\npegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama, perlu \r\nmembentuk majelis kehormatan kode etik dan kode \r\nperilaku pegawai aparatur sipil negara Kementerian \r\nAgama;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan \r\nMenteri Agama tentang Majelis Kehormatan Kode Etik \r\ndan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara \r\nKementerian Agama; \n 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang \r\nPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor \r\n142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4450);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang \r\nDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5135);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang \r\nManajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor \r\n224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6264);\r\n7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang \r\nOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);\r\n8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Agama (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 168);\r\n9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); \n Mengatur tentang:\r\na. ketentuan umum\r\nb. kedudukan, tugas dan wewenang\r\nc. keanggotaan dan susunan\r\nd. laporan dan informasi\r\ne. rapat majelis kehormatan\r\nf. pemberian keterangan\r\ng. pemeriksaan alat bukti\r\nh. pembelaan\r\ni. berita acara pemeriksaan\r\nj. keputusan majelis kehormatan\r\nk. rekomendasi majelis kehormatan\r\nl. pelaksanaan rekomendasi majelis kehormatan\r\nm. pembiayaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019. \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama. Majelis ini bertugas menegakkan kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan Kementerian Agama.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Majelis Kehormatan bertujuan untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku ASN Kementerian Agama, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan dan Kedudukan: Majelis Kehormatan dibentuk oleh Menteri Agama dan berkedudukan sebagai lembaga non-struktural yang bersifat tetap.
Tugas dan Wewenang: Majelis Kehormatan bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menelaah laporan serta informasi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Majelis ini berwenang memberikan pendapat tertulis, memanggil dan memeriksa ASN terlapor, serta memberikan rekomendasi sanksi atau pemulihan nama baik.
Keanggotaan dan Susunan: Anggota Majelis Kehormatan terdiri dari PNS dan tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, wawasan, dan sifat jujur, adil, serta tidak memihak. Susunan Majelis Kehormatan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota.
Laporan dan Informasi: Majelis Kehormatan menerima laporan dari berbagai sumber, termasuk perseorangan, kelompok, lembaga, temuan atasan, dan temuan pengawasan. Informasi juga dapat diperoleh melalui media massa atau sumber lain.
Proses Pemeriksaan: Majelis Kehormatan melaksanakan rapat untuk merumuskan pendapat, memeriksa ASN terlapor, dan mengambil keputusan. Proses pemeriksaan meliputi mendengarkan keterangan pelapor, saksi, ahli, serta memeriksa alat bukti.
Keputusan dan Rekomendasi: Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat, didasarkan pada asas kepatutan, moral, etik, fakta, kode etik, dan keyakinan anggota Majelis. Rekomendasi dapat berupa sanksi moral atau pemulihan nama baik.
Pelaksanaan Rekomendasi: Keputusan Majelis Kehormatan disampaikan kepada Menteri, Pejabat yang Berwenang, dan ASN terlapor. Sanksi moral dilaksanakan sesuai ketentuan, dan Pejabat yang Berwenang wajib menjatuhkan hukuman disiplin atau memulihkan nama baik sesuai rekomendasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembiayaan Majelis Kehormatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

","transitional_provisions","sanctions","1. Pegawai ASN Terlapor yang tidak menaati ketentuan Pasal 43 dan/atau Pasal 44 ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin.\n2. Pejabat yang Berwenang yang tidak menaati ketentuan Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), dan/atau Pasal 46 ayat (4), dijatuhi hukuman disiplin.\n3. Jenis, tingkat, dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

\nNo.881, 2019
MORA. Honorary Council of the Code of Ethics. Code of
Conduct for State Civil Apparatus Employees
Ministry of Religious Affairs.

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2019
CONCERNING
HONORARY COUNCIL OF THE CODE OF ETHICS AND CODE OF CONDUCT
FOR STATE CIVIL APPARATUS EMPLOYEES OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4004c9b-0133-4655-b418-ea801c5e9b1a","actionData","errors"]