[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3ffd63c-6d88-49f6-a6aa-794a6c0547fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyeenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2023","number","11","year","2023","published_date","2023-12-28","effective_date","2023-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Penyeenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan pendidikan
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 11
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyeenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa masyarakat di Provinsi Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar termasuk layanan pendidikan yang bermutu, bahwa penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus belum berdampak terhadap peningkatan sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas, berdaya saing, dan mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, bahwa penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelenggaraan Pendidikan. \n Pasal 18 Ayat (6) Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n 35 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 2).\n2. Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Papua ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan dan kemampuan pengelola, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta prasarana dan sarana pendukung yang dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Peraturan ini juga bertujuan untuk membangun masyarakat yang berkualitas dalam ilmu dan iman, memberikan akses pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau, serta menjamin mutu dan daya saing pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan kekhususan, dan akademi komunitas. Pemerintah Provinsi berwenang membina standar mutu, menetapkan pedoman penyelenggaraan, mengangkat dan mengelola pendidik dan tenaga kependidikan, serta memberikan rekomendasi dan pengawasan terhadap perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain itu, peraturan ini mengatur hak dan kewajiban satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, dan orang tua.\n\nPeraturan ini juga mengatur penyelenggaraan pendidikan khusus, pendidikan kekhususan, dan akademi komunitas, termasuk pendirian, perubahan, penutupan, dan penggabungan satuan pendidikan. Standar pendidikan diatur berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal, meliputi standar isi, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Penerimaan peserta didik baru diatur secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Pemerintah Provinsi juga merintis program wajib belajar 15 tahun dan menyelenggarakan pembinaan bahasa dan sastra daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GUBERNUR PAPUA
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang :

bahwa masyarakat di Provinsi Papua sebagai insan ciptaan
Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, serta
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, memiliki hak untuk
menikmati hasil pembangunan secara wajar termasuk
layanan pendidikan yang bermutu;
bahwa penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelaksanaan
otonomi khusus belum berdampak terhadap peningkatan
sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas, berdaya
saing, dan mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya
pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
bahwa penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua sebagai
bagian dari sistem pendidikan nasional, dilaksanakan dengan
menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3ffd63c-6d88-49f6-a6aa-794a6c0547fd","actionData","errors"]