[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3fc8920-7025-4034-80be-5941c1095627","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-07-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah","place_of_enactment","Barabai","theme","Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEbijakan pemerintah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2018/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah memerlukan Bangunan gedung kantor yang memadai, Pemerintah Daerah menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak bermanfaat kepada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah; bahwa berdasarkan Pasal 411 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2016 Nomor 08.8/LHP/XIX.BJM/05/2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; \n Undang-undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; \n PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan; 3. Penyertaan Modal Daerah; 4. Pembinaan dan Pengawasan; 5. Penentuan Bagi Hasil Usaha; 6. Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan PDAM kepada masyarakat dan pengembangan jaringan perpipaan, dengan prinsip ekonomi perusahaan serta peningkatan pelayanan atau profit oriented.

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal berupa uang sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 90.334.793.000,-. Selain itu, terdapat penyertaan modal berupa aset/barang yaitu instalasi dan jaringan perpipaan yang berasal dari Proyek Dinas Pekerjaan Umum yang dinominalkan sebesar Rp. 22.178.869.040,-. Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal berupa tanah, bangunan, dan jaringan sambungan air perdesaan yang masing-masing dinominalkan sebesar Rp. 2.329.600.000,-, Rp. 380.360.000,-, dan Rp. 22.103.027.630,00.

PDAM wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah. Penambahan penyertaan modal ini akan dicatat dalam pos “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah” dalam Neraca Daerah. Pemerintah Daerah dapat menarik modal yang disertakan dengan persetujuan DPRD. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM, dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan BUMD dan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat melakukan koordinasi dengan Direktur PDAM dan/atau Dinas terkait, termasuk pengawasan penggunaan penyertaan modal yang dilaporkan secara periodik kepada Bupati.

Penentuan bagi hasil penyertaan modal daerah untuk Pemerintah Daerah adalah 55% dari laba bersih dan/atau ketentuan lain yang berlaku, yang disetor ke kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI TENGAH REGENCY
NUMBER 11 OF 2018
CONCERNING
ADDITION OF GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION
OF HULU SUNGAI TENGAH REGENCY IN REGIONAL COMPANY
OF DRINKING WATER OF HULU SUNGAI TENGAH REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH,

Considering:

that in order to improve services to the community in Hulu Sungai Tengah Regency, the Regional Drinking Water Company of Hulu Sungai Tengah Regency requires adequate office buildings, the Regional Government hands over unused land and buildings to the Regional Drinking Water Company (PDAM) of Hulu Sungai Tengah Regency;
that based on Article 411 paragraphs (1) and (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Assets to follow up on the results of the BPK examination of the Financial Statements of the Hulu Sungai Tengah

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3fc8920-7025-4034-80be-5941c1095627","actionData","errors"]