[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3f6d009-0994-4409-92e2-570f0cfaa359","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021","number","12","year","2021","published_date","2021-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi \r\nmerupakan unsur penting dalam mendukung bidang \r\nekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, memberikan \r\nkemudahan dalam menggunakan jalan, serta untuk \r\nmemajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun \r\n2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 \r\nTahun 2006 tentang Jalan, Pemerintah Daerah \r\nberkewajiban untuk melakukan pembinaan dan \r\npengawasan terhadap jalan Provinsi;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi. \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang \r\nPembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I\r\nSumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun \r\n1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor \r\n19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah \r\nSwatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau \r\nmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 1646);\r\n3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor \r\n132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4444);\r\n4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang \r\nPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4725);\r\n5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu \r\nLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5025);\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang \r\nNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang\u0002Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan \r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan \r\nTanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor \r\n22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5280);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun \r\n2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang \r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor \r\n58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang \r\nPrasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang \r\nJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 \r\nNomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4655);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang \r\nJaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang \r\nAngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5594);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang \r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor \r\n40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6642);\r\n15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor \r\n78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;\r\n16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor \r\n11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik \r\nFungsi Jalan;\r\n17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor \r\n14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal \r\nBidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);\r\n18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor \r\n20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan \r\nPenggunaan Bagian-Bagian Jalan;\r\n19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor \r\n11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan \r\nKhusus;\r\n20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor \r\n13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan \r\nPenilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2011 Nomor 612);\r\n21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor \r\n19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan \r\nKriteria Perencanaan Teknis Jalan;\r\n22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor \r\n03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi \r\nJalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2012 Nomor 137);\r\n23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor \r\n05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan \r\nBerdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya \r\nDukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi \r\nKendaraan Bermotor;\r\n24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2021 \r\ntentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi \r\nKhusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan \r\nRakyat Tahun Anggaran 202;\r\n25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 \r\ntentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 514);\r\n26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015\r\ntentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan \r\nRekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 834);\r\n27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan \r\nAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun \r\n2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);\r\n28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan \r\nRakyat Nomor 250/KPTS/M/2015 tentang Perubahan \r\nKetiga Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor \r\n567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan \r\nJalan Nasional;\r\n29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2009 \r\ntentang Penyelenggaraan Jalan Untuk Angkutan Hasil \r\nTambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang \r\nLainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 \r\nNomor 8);\r\n30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 \r\ntentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi \r\nTahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi \r\nTahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah \r\nProvinsi Jambi Nomor 10); \n PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN \r\nJALAN PROVINSI. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021. \n 56 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan Untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang Lainnya dicabut.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jambi. Latar belakangnya adalah bahwa jalan merupakan prasarana transportasi penting yang mendukung berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ketertiban hukum, peran masyarakat, pelayanan yang optimal, serta sistem jaringan jalan yang terpadu.

Ketentuan substansial mencakup:

Wewenang Penyelenggara Jalan: Pemerintah Provinsi memiliki wewenang dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
Pengaturan Jalan: Meliputi perumusan kebijakan, penyusunan pedoman operasional, penetapan fungsi dan status jalan provinsi, serta penyusunan perencanaan jaringan jalan.
Pembinaan Jalan: Meliputi pemberian bimbingan, pengkajian teknologi, dan fasilitas penyelesaian sengketa.
Pembangunan Jalan: Meliputi pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
Pengawasan Jalan: Meliputi evaluasi kinerja, pengendalian fungsi dan manfaat, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan.
Bagian-bagian Jalan: Terdiri dari ruang manfaat jalan (Rumaja), ruang milik jalan (Rumija), dan ruang pengawasan jalan (Ruwasja).
Persyaratan Teknis Jalan: Mengatur tentang badan jalan, kapasitas jalan, konstruksi jalan, dan bangunan pelengkap jalan.
Pemeliharaan Jalan: Dilakukan berdasarkan rencana pemeliharaan yang meliputi sistem informasi, manajemen aset, dan rencana penanganan.
Perlengkapan Jalan: Meliputi rambu jalan, marka jalan, APILL, fasilitas pejalan kaki, lampu penerangan jalan, pagar pengaman, patok pengarah, dan pohon peneduh.
Administrasi Penyelenggaraan Jalan: Meliputi leger jalan, sertifikat tanah, dokumen penyelenggaraan jalan, dan sistem informasi.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dapat memberikan masukan dan melakukan pengawasan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pendanaan, larangan, perizinan, dan rekomendasi terkait penyelenggaraan jalan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF JAMBI
REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 12 OF 2021
CONCERNING THE MANAGEMENT OF PROVINCIAL ROADS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that roads as one of the transport infrastructure are an important element in supporting the economic, social, cultural and environmental fields, providing convenience in using roads, and to promote public welfare as intended in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads and Government Regulation Number 34 of 2006 concerning Roads, the Regional Government is obliged to carry out guidance and supervision of provincial roads;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management of Provincial Roads.

In view

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3f6d009-0994-4409-92e2-570f0cfaa359","actionData","errors"]