[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3f3dd6c-b263-410e-bd22-67bac7610e58","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1959 tentang Pangkat-Pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1959","number","36","year","1959","published_date","1959-06-26","effective_date","1959-07-04","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pangkat-Pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1959
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 36, LN. 1959/No. 58, TLN. No. 1801, LLBPHN : 7 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pangkat-Pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 ini bertujuan untuk mengatur pangkat-pangkat militer khusus, tituler, dan kehormatan di lingkungan Angkatan Perang Republik Indonesia. Latar belakang kebijakan ini adalah kebutuhan akan pangkat-pangkat militer yang bersifat khusus untuk memenuhi tugas-tugas di lingkungan militer yang tidak dapat dipenuhi oleh pangkat-pangkat efektif yang ada. Kebijakan ini mengatur pembagian kewenangan antara Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan dalam pemberian pangkat-pangkat tersebut. Pangkat militer khusus meliputi pangkat sementara, lokal, dan anumerta, yang diberikan kepada Militer Sukarela dalam kondisi tertentu. Pangkat militer tituler diberikan kepada pegawai negeri sipil atau orang bukan militer yang memangku jabatan militer. Pangkat militer kehormatan diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan kepada Angkatan Perang. Kebijakan ini juga mengatur hak dan kewajiban penerima pangkat, termasuk hak atas gaji dan tunjangan.","transitional_provisions","1. Pemberian pangkat-pangkat militer khusus, tituler, dan kehormatan yang dilakukan menurut peraturan yang berlaku sebelum saat pengundangan Peraturan Pemerintah ini harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.\n2. Bagi pemberian pangkat militer tituler oleh atau berdasarkan Undang-undang sebagai yang tersebut pada garis-garis pertama dari pada ayat (1) pasal 7, tidak berlaku ketentuan dalam ayat (1) pasal ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PP No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58537/pp-no-6-tahun-1990","76c32b98-a0cb-43f0-b3c4-1e5cbe364caf","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 36 YEAR 1959
ON
SPECIAL MILITARY RANKS,
TITULAR AND HONORARY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang:	that effective military ranks are not sufficient for all needs arising in connection with the implementation of duties within the Armed Forces and therefore it is necessary to have special military ranks in addition to effective military ranks; that it is also necessary to regulate honorary ranks as referred to in Article 33 of the State Defense Law.
Mengingat:	Government Regulation No. 24 of 1957 (State Gazette of 1957 No. 65) in conjunction with the Voluntary Military Law (Law No. 19 of 1958, State Gazette of 1958 No. 60); Government Regulation No. 9 of 1950 (State Gazette of 1950 No. 29) jo. Government Regulation No. 24 of 1950 (State Gazette of 1950 No. 62) in conjunction with Law No. 5 of 1950 (State Gazette of 1950 No. 52); Article 40 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3f3dd6c-b263-410e-bd22-67bac7610e58","actionData","errors"]