[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3f1185b-1b1e-4a4d-a47e-818d7a385cca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":86,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 12 Tahun 2013","number","12","year","2013","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2013
NO. 12, LD.2013/NO.12
TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau menjadi Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin, perlu dilakukan perubahan;bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimana tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang telah berubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sehingga retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Umum Datu Sanggul Rantau yang diatur berdasarkan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin, tidak dapat diberlakukan lagi;bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap tarif pelayanan kesehatan\r\nyang digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, maka dipandang perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi\r\nPelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61\r\nTahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09\r\nTahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin. \n \n
CATATAN:	\n \n ini mulai berlaku pada tanggal . \n 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin. Perubahan tersebut meliputi:\n\n- Pasal 2 diubah sehingga nama retribusi menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin pada Pusat Kesehatan Masyarakat.\n- Pasal 3 diubah, dengan objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi rawat jalan dan rawat inap, unit gawat darurat, tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lainnya, pelayanan medico legal, jasa ambulan dan mobil jenazah, dan pelayanan kesehatan di luar jam kerja. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta.\n- Bagian Kesatu Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul dihapus.\n- Pasal 30 diubah terkait pembayaran retribusi yang harus dilakukan secara tunai, pemberian tanda bukti pembayaran, pencatatan dalam buku penerimaan, penyetoran ke Kas Daerah, dan laporan bulanan penerimaan. Penerimaan dari jasa pelayanan Puskesmas dikembalikan ke Puskesmas sebesar 40%, sedangkan untuk JAMKESMAS dan JAMPERSAL diatur dengan Peraturan Bupati.\n- Pasal 37 diubah terkait kedaluwarsa penagihan retribusi setelah 3 tahun, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluwarsa penagihan tertangguh jika diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang retribusi.\n- Pasal 38 diubah terkait piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena kedaluwarsa dapat dihapuskan dengan Keputusan Bupati. Tata cara penghapusan diatur dengan Peraturan Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TAPIN
REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 12 OF 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 09 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL FEE FOR HEALTH SERVICE
IN TAPIN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAPIN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the change of status of Datu Sanggul Rantau Regional General Hospital into a Regional Public Service Agency, it is necessary to amend Regional Regulation of Tapin Regency Number 09 of 2011 concerning Regional Fee for Health Service in Tapin Regency;
that the amendment as referred to in letter a, is carried out in order to implement the provisions of Article 58 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 61 of 2007 concerning Technical Guidelines for Financial Management of Regional Public Service Agencies, where the service rates of Datu Sanggul Rantau Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3f1185b-1b1e-4a4d-a47e-818d7a385cca","actionData","errors"]