[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3ecc944-f743-4cd7-8179-ca251e6bc6a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Utara","place_of_enactment","Muara Teweh","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber\r\npendapatan daerah yang pentingguna membiayaipelaksanaan\r\npemerintahan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu\r\nditinjau kembali beberapa Peraturan Daerah yang tergolong\r\ndalam Retribusi Jasa Umum untuk dilakukan penyesuian\r\nberdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan\r\ndengan memperhatikan potensi daerah. Sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1), Undang-Undang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah, Retribusi ditetapkan denganPeraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun\r\n2016 \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun\r\n2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun\r\n2011 Nomor 8 ) diubah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017. \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun\r\n2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun\r\n2011 Nomor 8 ) diubah \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk mengakomodasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang belum diatur sebelumnya.

Perubahan meliputi penghapusan Pasal 2 huruf c dan penambahan huruf h pada Pasal 2, sehingga jenis retribusi jasa umum mencakup retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, dan pengendalian menara telekomunikasi.

Selain itu, ditambahkan Bagian Kedelapan yang mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, meliputi nama retribusi, objek retribusi (pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi), subjek dan wajib retribusi (orang atau badan yang menikmati jasa pengendalian menara telekomunikasi), cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, serta struktur dan besarnya tarif retribusi. Tarif retribusi dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi, dengan mempertimbangkan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BARITO
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH BARITO REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 8 OF 2011 CONCERNING RETRIBUTION FOR GENERAL SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BARITO,

\n\n \n \n

Considering:

that regional retribution is an important source of local revenue to finance the implementation of local government;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to review several Regional Regulations that fall into the category of Retribution for General Services to make adjustments based on the principles of democracy, equality and justice, taking into account the potential of the region;
that according to the provisions of article 156 paragraph (1), Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3ecc944-f743-4cd7-8179-ca251e6bc6a8","actionData","errors"]