Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 32 Tahun 2011

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 mengatur tentang urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah untuk menetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah dalam sebuah Peraturan Daerah.

Ketentuan Substansial:

1. Pembagian Urusan Pemerintahan: Peraturan ini membagi urusan pemerintahan menjadi dua kategori, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi berbagai bidang pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan lain-lain. Urusan pilihan meliputi bidang-bidang seperti kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan ketransmigrasian.
2. Kewenangan Daerah: Urusan wajib dan pilihan yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penyusunan dan pembentukan organisasi perangkat daerah. Bupati dapat menugaskan atau menyerahkan sebagian kewenangannya kepada kecamatan dan/atau kelurahan.
3. Pedoman Penyelenggaraan: Penyelenggaraan urusan wajib maupun pilihan harus berpedoman pada norma, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, serta standar pelayanan minimal yang juga ditetapkan oleh pemerintah.

(-)

(-)