[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3d34adc-9f59-46bd-b95d-a1f5da654b1f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 7 Tahun 2010","number","7","year","2010","published_date","2010-05-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","Penyelenggaran Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perhubungan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Nomor 07
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaran Terminal
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyediaan layanan angkutan umum beserta fasilitasnya merupakan\r\nsalah satu urusan dalam bidang perhubungan darat yang wajib\r\ndiselenggarakan oleh daerah;\r\nb. bahwa guna melaksanakan urusan wajib dalam bidang perhubungan darat\r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Pasuruan memandang\r\nperlu untuk menyediakan fasilitas umum berupa terminal;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal. \n UU 13/1954\r\n\r\nUU 10/2004\r\n\r\nUU 32/2004 jo. UU 12/2008\r\n\r\nUU 33/2004\r\n\r\nUU 22/2009\r\n\r\nPP 46/1982\r\n\r\nPP 41/1993\r\n\r\nPP 43/1993\r\n\r\nPP 58/2005\r\n\r\nPP 79/2005\r\n\r\nPerpres 1/2007\r\n\r\nKepmenhub 31/1995\r\n\r\nKepmenhub KM.35/2003\r\n\r\nPerda Kota Pasuruan 24/2002\r\n\r\nPerda Kota Pasuruan 09/2005\r\n\r\nPerda Kota Pasuruan 02/2007\r\n\r\nPerda Kota Pasuruan 05/2008\r\n\r\nPerda Kota Pasuruan 09/2008 \n Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Terminal, yang ditetapkan dengan Perda. Penetapan ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam melaksanakan urusan wajib di bidang perhubungan darat, yaitu menyediakan fasilitas umum berupa terminal untuk layanan angkutan umum. Memuat antara lain: tipe terminal; penyelenggaraan; sanksi dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n jumlah 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Terminal ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan terminal oleh Pemerintah Kota Pasuruan, sebagai bagian dari urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan darat yang wajib diselenggarakan oleh daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang:

\n\n

Penyelenggaraan terminal sebagai pangkalan kendaraan bermotor umum untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang/barang, serta perpindahan moda angkutan.
Terminal Tipe B (Terminal Untung Suropati) yang melayani kendaraan bermotor umum dengan trayek AKDP, angkutan kota, dan angkutan pedesaan, yang wajib masuk terminal dan membayar retribusi.
Penyelenggaraan Terminal Tipe C (Terminal Kebonagung dan Terminal Karang Ketug) yang melayani mobil penumpang umum, angkutan kota, dan/atau angkutan pedesaan dalam trayek tetap dan teratur, yang wajib masuk terminal sesuai trayek dan membayar retribusi.
Pelaksanaan teknis operasional terminal oleh UPT Terminal, meliputi pengaturan jadwal, pemungutan retribusi, serta penyelenggaraan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan terminal.
Kewajiban Kepala UPT Terminal untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Dinas atas penyelenggaraan terminal oleh Kepala UPT Terminal.

\n\n

Fasilitas pendukung yang disediakan di terminal meliputi ruang tunggu penumpang, kamar kecil/WC/toilet, kios/warung/kantin, jalur pemberangkatan dan kedatangan, tempat parkir, kantor, menara pengawas, loket, rambu dan papan informasi, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan sepeda dan barang, serta taman.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan daerah tentang retribusi terminal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PASURUAN CITY
COPY
REGIONAL REGULATION OF PASURUAN CITY
NUMBER 07 YEAR 2010
ABOUT
TERMINAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PASURUAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the provision of public transport services and their facilities is one of the affairs in the field of road transport that must be organized by the region;
that in order to carry out mandatory affairs in the field of road transport as referred to in letter a, the Pasuruan City Government considers it necessary to provide public facilities in the form of a terminal;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Terminal Management.

In view of:

Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 1954 concerning the Establishment of Large Cities and Small Cities in Java (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3d34adc-9f59-46bd-b95d-a1f5da654b1f","actionData","errors"]