[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3d19b5b-3927-406b-876f-75367a6e3183","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-01-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMD
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, untuk menindaklanjuti amanat Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan peraturan daerah berkaitan hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. \n UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 29 Tahun 2006; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Kesepakatan Bersama Menkeu, Mendagri, Meneg. Koperasi & UKM, Gubernur BI No. 351.1/KMK.OW/2009, No. 11/43/a/Kep.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro; Perda Kabupaten Balangan No. 04 Tahun 2007; Perda Kabupaten Balangan No. 02 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPembentukan;\r\n3.\tPengelolaan;\r\nBagian Kesatu\t:\tOrganisasi Pengelolaan\r\nBagian Kedua\t:\tTugas dan Kewajiban\r\nBagian Ketiga\t:\tJenis Usaha dan Permodalan\r\nBagian Keempat\t:\tBagi Hasil Usaha Desa\r\nBagian Kelima\t:\tDesa Kerjasama\r\nBagian Keenam\t:\tLaporan Pertanggung Jawaban\r\n4.\tPembinaan;\r\n5.\tPengawasan;\r\n6.\tKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2012. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman umum pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Balangan. Latar belakang pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset desa.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan BUMDes: Pembentukan BUMDes harus memenuhi syarat seperti inisiatif dari pemerintah desa dan masyarakat, adanya potensi usaha ekonomi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tersedianya sumber daya desa dan sumber daya manusia yang memadai, serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Mekanisme pembentukan meliputi rembuk desa, penyusunan AD/ART, pengusulan draft peraturan desa, dan penerbitan peraturan desa.
Pengelolaan BUMDes: Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa dan terdiri dari penasehat/komisaris (dijabat oleh Kepala Desa) dan pelaksana operasional/direksi. Pengelolaan BUMDes didasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Tugas dan Kewajiban: Penasehat/komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Direksi bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas pengelolaan usaha desa.
Jenis Usaha dan Permodalan: Jenis usaha BUMDes meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan industri kecil/rumah tangga. Modal BUMDes berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan kerjasama dengan pihak lain.
Kerjasama Desa: BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama yang memuat subyek, obyek, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, keadaan memaksa, penyelesaian masalah, dan pengalihan.
Laporan Pertanggungjawaban: Direksi melaporkan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, yang kemudian melaporkannya kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi. BPD dan Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BALANGAN REGENCY
NUMBER 03 YEAR 2012

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 3 YEAR 2012

CONCERNING

GENERAL GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3d19b5b-3927-406b-876f-75367a6e3183","actionData","errors"]