[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3cea133-2203-4206-b9e5-71516323979b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-05-16","effective_date","2016-05-17","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kaur","place_of_enactment","Kaur Selatan","theme","Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 229
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n a. Restribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokras, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;\r\n\r\nb. dengan berlakunya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan daerah; \n 1.\tUU No. 18 ayat (3) tahun 1945\r\n2.\tUU No. 9 Tahun 1967\r\n3.\tUU No. 8 Tahun 1981\r\n4.\t UU No. 28 Tahun 1999\r\n5.\tUU No. 3 Tahun 2003\r\n6.\tUU No. 17 Tahun 2003\r\n7.\tUU No. 1 Tahun 2004\r\n8.\tUU No. 15 Tahun 2004\r\n9.\tUU No. 33 Tahun 2004\r\n10.\tUU No. 22 tahun 2009\r\n11.\tUU No. 25 Tahun 2009\r\n12.\tUU No. 28 Tahun 2009\r\n13.\tUU No. 12 Tahun 2011\r\n14.\tUU No. 23 Tahun 2014\r\n15.\tPP No. 58 Tahun 2005\r\n16.\tPP No. 79 Tahun 2005\r\n17.\tPP No. 69 Tahun 2010\r\n \n 1. Dalam hal wajib restribusi tidak membayar restribusi yang terhutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari restribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dengan menggunakan STRD \r\n\r\n2. Wajib restribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badab yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran restribusi, termasuk pemungut atau pemotong Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2016. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kaur. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, dan kapal motor dengan kapasitas sampai dengan 7 GT. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Struktur dan besaran tarif retribusi diatur dalam Pasal 8, yang membedakan antara pengujian awal dan pengujian berkala, serta biaya penggantian buku uji dan tanda uji.

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kaur menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terhutang secara tunai/lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan. Jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Kaur No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/344011/perda-kab-kaur-no-1-tahun-2024","e8a516aa-6912-46dd-8ed7-90d804eb9a44","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAUR
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAUR REGENCY
NUMBER 06 OF 2016
ABOUT
MOTOR VEHICLE TESTING RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAUR,

Considering:

that Regional Retribution is an important source of regional income to finance the implementation of regional government and improve services to the community, so it needs to be regulated based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by paying attention to regional potential;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it mandates the regulation of Motor Vehicle Testing Retribution regulated by regional regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Motor Vehicle Testing Retribution.

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3cea133-2203-4206-b9e5-71516323979b","actionData","errors"]