[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3c78e76-5bbe-41aa-ad7a-939f41e481cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-01-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandung","place_of_enactment","Bandung","theme","Bandung Kota Ramah Lanjut Usia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bandung - kota - ramah - lanjut - usia
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2021/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bandung Kota Ramah Lanjut Usia
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Lanjut Usia merupakan bagian dari masyarakat Kota Bandung yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta memiliki peran penting dalam pembangunan Daerah Kota Dan seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan pertambahan populasi Lanjut Usia di Daerah Kota Dan sesuai dengan perpu Pemda bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan kawasan ramah Lanjut Usia yang dituangkan dalam Perda maka perlu menetapkan Perda tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2004; PP No. 39 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Wewenang Peran Dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia, Penyelenggaraan Bandung kota Ramah Lanjut Usia, Data Lanjut Usia, Komda Lansia, Koordinasi, Pendanaan, Penghargaan Dan Dukungan, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021. \n 34 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Lanjut Usia dengan memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar hidup layak, sejahtera, mandiri, dan produktif. Harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan Kota Ramah Lanjut Usia oleh Pemerintah Daerah Kota, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha juga menjadi tujuan utama. Peraturan ini juga bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Lanjut Usia, meningkatkan harkat dan martabat mereka, serta meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dan ramah bagi Lanjut Usia.\n\nKetentuan substansial mencakup tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Kota, melakukan kerja sama, merencanakan anggaran, dan membentuk Komda Lansia. Pemerintah Daerah Kota berwenang menetapkan kebijakan, mengalokasikan anggaran, melaksanakan penyelenggaraan bersama Masyarakat, Keluarga, dan Dunia Usaha, serta melakukan pengendalian. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi perumahan, ruang terbuka, transportasi, penghormatan sosial, partisipasi sosial dan sipil, pekerjaan, dukungan komunitas, pelayanan kesehatan, keagamaan, informasi, advokasi, bantuan hukum, perlindungan dari kekerasan, pelindungan sosial, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial dasar.\n\nKeluarga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan Lanjut Usia, menghormati mereka, dan menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia. Masyarakat berperan aktif melalui berbagai bentuk dukungan dan kegiatan. Dunia Usaha berperan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Lanjut Usia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Bandung Kota Ramah Lanjut Usia sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

MAYOR OF BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG CITY
NUMBER 2 OF 2021
ABOUT
BANDUNG ELDERLY-FRIENDLY CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the Elderly are part of the Bandung City community who have the same rights and obligations and have an important role in the development of the City Area, need to get special attention in the form of services and development of self-potential in all aspects of life in accordance with their dignity;
that along with the increasing life expectancy and the increasing population of Elderly in the City Area, there is a need for an aging policy that reflects partiality towards the Elderly and is non-discriminatory;
that in accordance with laws and regulations, the Regional Government is responsible for the implementation and development of elderly-friendly areas as stated in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3c78e76-5bbe-41aa-ad7a-939f41e481cb","actionData","errors"]