[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3bda664-5c7f-421d-ae4a-1134642bb46e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 17 Tahun 2015","number","17","year","2015","published_date","2015-11-26","effective_date","2015-11-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2015/NO.17, TLD No.17, LL KAB KAPUAS HULU: 25 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap warga negara dan penduduk berhak atas pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya oleh negara dalam bentuk pelayanan publik sebagai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 (Ayat 6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 2059, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara No. PER/20/M.PAN/04/2006, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13 tahun 2009. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas Maksud dan tujuan Serta Ruang Lingkup, Organisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Hak Kewajiban dan Larangan, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemanfaatan Teknologi, Peran Serta Masyarakat, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berorientasi Kabupaten Konservasi, Pengawasan, Pelanggaran dan Sanksi, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2015. \n 25 halaman dan 5 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta memenuhi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Pelayanan barang publik meliputi pengadaan dan penyaluran barang publik yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, BUMD, atau lembaga swasta yang ketersediaannya menjadi misi negara. Pelayanan jasa publik meliputi penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah, BUMD, atau lembaga swasta yang ketersediaannya menjadi misi negara. Pelayanan administratif meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara untuk mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat, serta tindakan administratif oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Bupati sebagai pembina bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara pelayanan publik. Sekretaris Daerah bertanggung jawab mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan evaluasi, dan melaporkan kepada Pembina. Kepala SKPD dan direksi BUMD ditunjuk sebagai penyelenggara yang bertugas mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan evaluasi, dan melaporkan kepada pembina.

Penyelenggara wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, termasuk pelaksanaan pelayanan, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Penyelenggara juga wajib mempertanggungjawabkan keputusan yang dikeluarkan, melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan, serta melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana.

","transitional_provisions","sanctions","Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dan substansi penyelenggaraan pelayanan publik, merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAPUAS HULU
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 17 OF 2015
CONCERNING
ORGANIZATION OF PUBLIC SERVICE
IN KAPUAS HULU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS HULU,

Considering:

that every citizen and resident is entitled to the fulfillment of their rights and basic needs by the state in the form of public service as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that to clarify the rights and obligations between the public service provider and the public, the service provider is obliged to prepare and stipulate the fundamental aspects of public service for the public;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Organization of Public Service in Kapuas Hulu Regency;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3bda664-5c7f-421d-ae4a-1134642bb46e","actionData","errors"]