[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3b4303d-cf93-4273-8a02-4f8b59799bbe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017","number","3","year","2017","published_date","2017-07-31","effective_date","2017-07-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur","place_of_enactment","Sampit","theme","Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:	\n \n bahwa maraknya peredaran minuman beralkohol di\r\nKabupaten Kotawaringin Timur yang dapat membahayakan\r\nkesehatan dan dapat pula mengganggu ketertiban umum,\r\nperlu diatur mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap\r\nminuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan\r\nMenteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang\r\nPengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,\r\nPeredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Bupati dapat\r\nmembatasi peredaran Minuman Beralkohol melalui Peraturan\r\nDaerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur\r\nNomor 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Peredaran dan\r\nPenertiban Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan\r\nketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,\r\nsehingga perlu dicabut dan diganti. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016; eraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor\r\n86/Men.Kes/Per/IV/77; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor\r\n20/M-DAG/PER/4/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80\r\nTahun 2015 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nJENIS DAN KLASIFIKASI;\r\nBAB III\r\nPENGENDALIAN;\r\nBAB IV\r\nPENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PELAPORAN;\r\nBAB V\r\nMINUMAN OPLOSAN;\r\nBAB VI\r\nPERAN SERTA MASYARAKAT;\r\nBAB VII\r\nTATA CARA PEMUSNAHAN;\r\nBAB VIII\r\nPENDANAAN;\r\nBAB IX\r\nKETENTUAN PENYIDIKAN;\r\nBAB X\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XI\r\nKETENTUAN LAIN-LAIN;\r\nBAB XII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2017. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nKotawaringin Timur Tahun 2011 Nomor 2) tentang Pengendalian Peredaran\r\ndan Penertiban Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban Minuman Beralkohol.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur. Latar belakangnya adalah maraknya peredaran minuman beralkohol yang membahayakan kesehatan dan ketertiban umum, serta ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\n\n

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol dan oplosan, memberikan kepastian hukum dalam pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengawasan. Ruang lingkupnya meliputi jenis dan klasifikasi minuman beralkohol, pengendalian, pengawasan dan pelaporan, minuman oplosan, peran serta masyarakat, tata cara pemusnahan, dan pembiayaan.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup kewajiban Bupati untuk melakukan pengendalian minuman beralkohol, yang meliputi pengadaan, peredaran, penjualan, dan penyimpanan. Produsen dan importir wajib menempelkan label pada kemasan minuman beralkohol dengan informasi yang jelas. Peredaran minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor harus memiliki izin edar dan dikemas dengan label serta pita cukai. Tempat penjualan minuman beralkohol diatur secara ketat, dengan larangan penjualan di tempat-tempat tertentu seperti pemukiman, perkantoran pemerintah, tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit. Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang diedarkan. Penjual minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB dan dilarang menjual kepada konsumen di bawah 21 tahun. Penyimpanan minuman beralkohol harus dilakukan di tempat yang terpisah dengan barang lain.

","transitional_provisions","1. Semua Izin yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan masa Izin tersebut berakhir.","sanctions","1. Setiap orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor tanpa memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipidana sebagaimana Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).\n2. Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Setiap orang yang menjual secara langsung Minuman Beralkohol golongan A, selain dari tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dan golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n4. Setiap orang yang mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n5. Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (3) dipidana dengan kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n6. Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol yang melanggar batas waktu penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan menjual kepada konsumen berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) serta melakukan peredaran, penjualan, dan mengkonsumsi pada bulan suci Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n7. Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang tidak memiliki izin dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n8. Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer yang melakukan penyimpanan Minuman Beralkohol tidak terpisah dengan barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n9. Setiap orang yang memproduksi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana sebagaimana Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).\n10. Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF EAST KOTAWARINGIN
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTAWARINGIN TIMUR REGENCY
NUMBER 3 OF 2017
on
SUPERVISION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN KOTAWARINGIN TIMUR REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST KOTAWARINGIN,

Considering / Whereas :

that the widespread circulation of alcoholic beverages in Kotawaringin Timur Regency, which can endanger health and can also disrupt public order, needs to be regulated regarding the control and supervision of alcoholic beverages in Kotawaringin Timur Regency;
that in accordance with the provisions of Article 20 paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/4/2014 on the Control and Supervision of the Procurement, Distribution and Sale of Alcoholic Beverages, the Regent may limit the distribution of Alcoholic Beverages through Regional Regulations;
that Regional Regulation of Kotawaringin Timur Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3b4303d-cf93-4273-8a02-4f8b59799bbe","actionData","errors"]