[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3a07afa-4104-48b7-aea1-13ab36075701","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-03-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung Barat","place_of_enactment","Ngamprah","theme","Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUMBANGAN - PIHAK - KETIGA - KEPADA - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - BANDUNG - BARAT
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2016/2 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam upaya mendukung pembangunan daerah, guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah dengan belum tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan daerah untuk mengakomodir partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 41 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 42 Tahun 2006; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 3 Tahun 1978; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendgari No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung Barat No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung Barat No. 17 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2012 \n Peraturan ini mengatur tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Sumbangan Pihak Ketiga; Pengawasan dan Pembinaan; Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2016. \n UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendgari No. 21 Tahun 2011 \n 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Latar Belakang dan Tujuan:

Sumbangan pihak ketiga dipandang sebagai pilar utama dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peraturan ini dibentuk karena belum tersedianya perangkat peraturan daerah yang mengakomodir partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga berupa hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan/atau sumbangan lain yang serupa. Sumbangan dapat berupa uang atau barang. Besaran sumbangan tidak ditentukan dan Pemerintah Daerah dilarang menentukannya. Bupati berwenang mengelola sumbangan, dan dapat mendelegasikan kewenangan ini kepada SKPD terkait. Sumbangan berupa uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan sumbangan berupa barang dikelola oleh Pengelola Barang sebagai aset daerah. Sumbangan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan daerah dan/atau pelayanan publik.

Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan sumbangan, dan dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas. Bupati juga melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan pada tingkat Desa kepada Camat.

Terdapat larangan memberikan sumbangan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, dan pejabat/pegawai daerah dilarang menerima sumbangan yang patut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang memberikan sumbangan yang berasal dari tindak pidana diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.\n2. Pejabat/pegawai daerah yang menerima sumbangan yang diperoleh dari tindak pidana diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST BANDUNG REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
THIRD PARTY CONTRIBUTIONS
TO THE REGIONAL GOVERNMENT OF WEST BANDUNG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that third-party contributions as a form of public participation are a key pillar in efforts to support regional development, in order to realize the economic welfare of the community in the region;
that the unavailability of regional laws and regulations to accommodate public participation in regional development is an obstacle for the Regional Government and the public who wish to participate in regional development;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Third Party Contributions to the Regional Government of West Bandung

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3a07afa-4104-48b7-aea1-13ab36075701","actionData","errors"]