[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e39edc19-4354-4363-a2a5-547511b14af8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2008","number","8","year","2008","published_date","2008-11-07","effective_date","2008-11-08","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Urusan-Pemerintahan-yang-Menjadi-Kewenangan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2008/NO.3.SERI.E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;\r\n \n Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Urusan Pemerintahan; Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2008. \n Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 111 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Latar belakangnya adalah Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengharuskan penetapan urusan pemerintahan wajib dan pilihan dalam Peraturan Daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

Pengaturan dan pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman.
Bidang urusan pemerintahan meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perikanan, perdagangan, dan perindustrian.
Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sendiri, menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan desa berdasarkan asas pembantuan, atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan desa.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Sleman No. 6 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/65371/perda-kab-sleman-no-6-tahun-2017","fcb1043a-263c-4bdb-8489-22d0f7a22b5a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SLEMAN REGENCY
(Official News of Sleman Regency)

Year 2008
Number: 3
Series: E

REGIONAL REGULATION OF SLEMAN REGENCY
NUMBER 8 OF 2008
CONCERNING
GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT ARE UNDER THE AUTHORITY OF
THE GOVERNMENT OF SLEMAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SLEMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 12 paragraph (1) of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs Between the Central Government, Provincial Regional Governments, and Regency/City Regional Governments, mandatory and optional governmental affairs that are under the authority of regional governments are stipulated in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Governmental Affairs that are under the Authority of the Government of Sleman

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e39edc19-4354-4363-a2a5-547511b14af8","actionData","errors"]