[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3882446-61c6-4e5a-8e57-27990790caea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-05-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEPENDUDUKAN
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
ABSTRAK:	\n \n Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan yang perwujudannya diperlukan melalui penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Tapin, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. \n Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33\r\nTahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten\r\nTapin, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Hak dan Kewajiban;\r\n3. Dokumen Kependudukan;\r\n4. Pendaftaran Penduduk;\r\n- Bagian Kesatu : Nomor Induk Kependudukan (NIK)\r\n- Bagian Kedua : Biodata Penduduk\r\n- Bagian Ketiga : Kartu Keluarga (KK)\r\n- Bagian Keempat : Kartu Tanda Penduduk (KTP)\r\n- Bagian Kelima : Pendaftaran Peristiwa Kependudukan\r\n- Bagian Keenam : Pendataan Penduduk rentan Adminstrasi Kependudukan\r\n- Bagian Ketujuh : Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan\r\nSendiri \r\n- Bagian Kesebelas : Pencatatan Perubahan Nama\r\n- Bagian Keduabelas : Perubahan dan Pembatalan Akta\r\n- Bagian Ketigabelas : Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan\r\n- Bagian Keempatbelas : Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta\r\n- Bagian Kelimabelas : Surat Keterangan Pencatatan Sipil\r\n6. Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;\r\n7. Sistem Informasi Adm. Kependudukan;\r\n8. Blangko Dokumen Kependudukan & Pencatatan Sipil;\r\n- Bagian Kesatu : Pengadaan\r\n- Bagian Kedua : Pengisian Data\r\n- Bagian Ketiga : Pembukaan Penggunaan Blangko\r\n9. Hak Akses;\r\n10. Pendanaan;\r\n11. Pelaporan;\r\n12. Sanksi Administrasi;\r\n13. Penyidikan;\r\n14. Ketentuan Pidana;\r\n15. Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2010. \n Diundangkan pada tanggal 10 Mei 2010 \n 19 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2010 ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tapin. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Hak dan Kewajiban Penduduk:** Setiap penduduk tetap, penduduk sementara, dan penduduk rentan administrasi kependudukan berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Mereka juga wajib mendaftarkan atau mencatatkan diri untuk memperoleh dokumen penduduk dan setiap mutasi penduduk.\n2. **Dokumen Kependudukan:** Peraturan ini mengatur jenis-jenis dokumen kependudukan seperti Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.\n3. **Pendaftaran Penduduk:** Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Peraturan ini juga mengatur tentang biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), pendaftaran peristiwa kependudukan (perubahan alamat, pindah datang penduduk), dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.\n4. **Pencatatan Sipil:** Peraturan ini mengatur pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, kematian, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta, perubahan kewarganegaraan, legalisasi kutipan dan/atau salinan akta, dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.\n5. **Penatausahaan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK):** Peraturan ini mengatur penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).\n6. **Blangko Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil:** Peraturan ini mengatur pengadaan, pengisian data, dan pembukuan penggunaan blangko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.\n7. **Hak Akses:** Peraturan ini mengatur hak akses terhadap data kependudukan.\n8. **Pendanaan dan Pelaporan:** Peraturan ini mengatur pendanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta pelaporan dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Penduduk dikenakan sanksi administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang disebutkan dalam peraturan ini berupa denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi WNA.\n2. Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).\n3. Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administrasi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 02 YEAR 2010
on
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION
AND CIVIL REGISTRATION OF TAPIN REGENCY

REGENT OF TAPIN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that with the enactment of Law Number 23 of 2006 on Population Administration, the realization of which is required through structuring the implementation of population registration, civil registration and management of the Population Administration Information System in orderly population administration in Tapin Regency;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Population Administration and Civil Registration of Tapin Regency;

Bearing in Mind :

Law Number 08 of 1965 on the Establishment of the Second Level Region of Tanah Laut, the Second Level Region of Tapin and the Second Level

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3882446-61c6-4e5a-8e57-27990790caea","actionData","errors"]