[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e36ab350-3512-4074-8e56-db768d984f69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2013","number","16","year","2013","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2013/No. 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus\r\ndilaksanakan secara tertib berdasarkan Rencana Tata\r\nRuang Wilayah, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi\r\npersyaratan administratif dan teknis bangunan gedung\r\nagar menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi\r\npenghuni dan lingkungannya.\r\n Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Bangunan Gedung.\r\n \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia\r\nNomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 34 Tahun 2006; . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2007;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2007 tanggal 16 Maret 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor : 441/KPT/1998; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 10/KPTS/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 \n Peraturan daerah ini menerapkan tentang Bangunan Gedung, dengan sistematika KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN; PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG; SANKSI ADMINISTRASI; SANKSI PIDANA; PENYIDIKAN; KETENTUAN LAIN-LAIN;dan KETENTUAN PENUTUP.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 37 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 30 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bangunan gedung di Kabupaten Tanah Bumbu. Maksud dari peraturan ini adalah sebagai acuan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung, mulai dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pemanfaatan dan kelaikan bangunan, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, serasi dengan lingkungan, serta menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek. Fungsi bangunan gedung diklasifikasikan berdasarkan hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, fungsi khusus, dan campuran. Klasifikasi bangunan juga didasarkan pada tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan. Peraturan ini juga mengatur persyaratan administratif seperti status hak atas tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta persyaratan tata bangunan yang meliputi peruntukan dan intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH), garis sempadan, dan ketentuan khusus untuk bangunan gedung ruko dan sarang burung walet.

Persyaratan keandalan bangunan gedung mencakup keselamatan (struktur, kebakaran, bahan bangunan), kesehatan (air minum, air hujan, air limbah, sampah, ventilasi, pencahayaan), kemudahan aksesibilitas bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas, dan kenyamanan. Peraturan ini juga mengatur pembangunan bangunan gedung di atas atau di bawah tanah, air, prasarana/sarana umum, serta pada daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi. Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan, pembekuan atau pencabutan IMB, pembekuan atau pencabutan sertifikat laik fungsi, atau perintah pembongkaran bangunan.\n2. Selain sanksi administratif, dapat dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai bangunan.\n3. Pelanggaran terhadap Bab V dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,-.\n4. Jika pelanggaran mengakibatkan kerugian harta benda, dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak 20% dari nilai bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 16 OF 2013
ABOUT
BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the building management must be carried out in an orderly manner based on the Regional Spatial Plan, in accordance with its function, and meet the administrative and technical requirements of the building in order to ensure the safety and comfort of the occupants and the environment;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation on Buildings;

In view of:

Law Number 23 of 1997 concerning Environmental Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3699);
Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e36ab350-3512-4074-8e56-db768d984f69","actionData","errors"]