[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3650620-7918-4c9f-8111-b0c5729e26c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2010 tentang PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PERTUNJUKAN DAN TEMPAT HIBURAN SERTA SARANA HIBURAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-02-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PERTUNJUKAN DAN TEMPAT HIBURAN SERTA SARANA HIBURAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TEMPAT HIBURAN
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PERTUNJUKAN DAN TEMPAT HIBURAN SERTA SARANA HIBURAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban pertunjukan dan tempat hiburan serta sarana hiburan dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Wajo, maka perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pertunjukan dan tempat hiburan serta sarana hiburan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak \r\n4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah \r\n6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah \r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.\r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PERTUNJUKAN DAN TEMPAT HIBURAN SERTA SARANA HIBURAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2010. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Wajo melalui pengawasan, pengendalian, dan penertiban pertunjukan, tempat hiburan, dan sarana hiburan. Latar belakangnya adalah untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk pornografi dan pornoaksi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Obyek pengawasan dan penertiban meliputi pertunjukan orkes, band, elekton, tempat hiburan, sarana hiburan, dan personil pelaksana hiburan.
Subyek yang diatur adalah orang pribadi atau badan hukum yang terkait dengan pertunjukan dan tempat hiburan, serta masyarakat yang memanfaatkan sarana hiburan.
Setiap pemilik dan orang yang terlibat dalam pertunjukan wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan dan memperoleh izin tertulis dari Bupati.
Pertunjukan tidak boleh mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memiliki batasan waktu hingga pukul 23.00, tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah atau rumah sakit, harus mencerminkan nuansa agama dan budaya, serta tidak melanggar kesusilaan.
Terdapat larangan terhadap pertunjukan dan hiburan yang tidak sesuai dengan norma hukum, adat istiadat, budaya, kesusilaan, dan agama, serta yang bermuatan pornografi dan pornoaksi.
Pemerintah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan wajib melakukan pencegahan terhadap perbuatan dan/atau pertunjukan yang termasuk pornografi dan pornoaksi.
Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pencegahan terhadap tempat hiburan dan sarana hiburan dari perbuatan pornografi dan pornoaksi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.\n3. Barang siapa yang melakukan perbuatan dan pelanggaran dalam pertunjukan dan tempat hiburan serta sarana hiburan yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundangan lainnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WAJO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WAJO REGENCY
NUMBER 2 OF 2010
CONCERNING
SUPERVISION, CONTROL AND ORDERING OF SHOWS AND
ENTERTAINMENT VENUES AND ENTERTAINMENT FACILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAJO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to organize the tranquility and order of shows and entertainment venues as well as entertainment facilities and public peace in Wajo Regency, it is necessary to carry out supervision, control and ordering of shows and entertainment venues as well as entertainment facilities;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to regulate it in a Regional Regulation.

In View of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3650620-7918-4c9f-8111-b0c5729e26c3","actionData","errors"]