[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e35f429a-93ec-4120-bbef-2d8f652df23b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2014 tentang MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang No. 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karawang","place_of_enactment","Karawang","theme","MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MENARA - TELEKOMUNIKASI - BERSAMA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
ABSTRAK:	\n \n -\tDengan semakin meningkatnya kegiatan usaha di bidang telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akan penggunaan alat telekomunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya, sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Karawang. Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu pengaturan terhadap pembangunan menara telekomunikasi bersama. \n -\tDasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1981; UU No 36 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 52 Tahun 2000; PP No 53 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 54 Tahun 2009; PERMENDAGRI No 53 Tahun 2011; PERMENKOMINFO No 23/PER/M.KOMINFO/04/2009; PERDA KAB.KARAWANG No.7 Tahun 2008; PERDA KAB.KARAWANG No.8 Tahun 2008; PERDA KAB.KARAWANG No 9 Tahun 2011; PERDA KAB.KARAWANG No 2 Tahun 2012; PERDA KAB.KARAWANG No 2 Tahun 2013; PERDA KAB.KARAWANG No.3 Tahun 2014. \n -\tDalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Menara Telekomunikasi Bersama terkait Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Ketentuan Pembangunan Menara Bersama, Pembangunan Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama, Penggunaan Menara Bersama, Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama, Kolokasi Dan Relokasi, Jaminan Keselamatan Dan Partisipasi Pembangunan, Hak Dan Kewajiban, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin, Ketentuan Penyidikan, Serta Ketentuan Pidana. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi. Menara Telekomunikasi Khusus adalah Menara Telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus. Menara kamuflase adalah Menara Telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya. Menara telekomunikasi combat adalah bentuk menara telekomunikasi bergerak. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMBT adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2014. \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Menara Telekomunikasi Bersama dibentuk dengan tujuan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Karawang, dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan, dan kepentingan umum. \n\nPeraturan ini mengatur berbagai aspek terkait menara telekomunikasi bersama, termasuk rencana induk menara bersama telekomunikasi (RIMBT) sebagai acuan pembangunan dan pengoperasian menara, penempatan dan persebaran menara dengan memperhatikan aspek teknis, estetika, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Desain dan konstruksi menara harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu. Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada menara telekomunikasi, kecuali dalam kondisi tertentu di atas bangunan gedung atau bangunan lain dengan persyaratan yang ketat. Pemerintah Daerah membentuk Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (TP3MT) untuk melaksanakan kegiatan penataan, pengendalian, dan pengawasan. Pembangunan menara bersama dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, daerah, atau swasta nasional melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Menara harus digunakan secara bersama oleh minimal tiga penyelenggara telekomunikasi. Penyedia menara wajib memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama. Peraturan ini juga mengatur mengenai kolokasi, relokasi, jaminan keselamatan, partisipasi pembangunan, perizinan (izin pengusahaan, izin gangguan, IMB menara, dan izin operasional), hak dan kewajiban penyelenggara menara, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.","transitional_provisions","1. Penyedia menara telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. Penyedia menara telekomunikasi yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan menara dan belum membangun menaranya sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah habis dan menara telekomunikasi tidak disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), maka menara tersebut akan ditertibkan oleh Bupati.\n4. Penyedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini direlokasi ke dalam menara telekomunikasi bersama.\n5. Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab operator yang bersangkutan.","sanctions","1. Badan usaha yang melanggar ketentuan izin (izin pengusahaan, izin gangguan, IMB menara, izin operasional) diberikan peringatan tertulis.\n2. Izin dapat dibekukan jika peringatan tidak diindahkan, dengan penyegelan menara.\n3. IMB menara dan izin operasional dapat dicabut jika ada permohonan pemilik izin, data tidak benar, atau tidak ada perbaikan setelah masa pembekuan.\n4. Izin pengusahaan menara bersama dapat dicabut jika terjadi wanprestasi perjanjian dengan Pemerintah Daerah.\n5. Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tanpa izin akan diberikan peringatan tertulis, sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pelarangan kegiatan beroperasi.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 15, Pasal 28 ayat (1), Pasal 34, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47 dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARAWANG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KARAWANG REGENCY
NUMBER: 5 OF 2014
CONCERNING
JOINT TELECOMMUNICATION TOWERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARAWANG,

\n\n \n \n

Considering:

that with the increasing business activities in the field of telecommunications which is in line with the development of society towards the need for the use of telecommunication equipment, it has encouraged an increase in the construction of telecommunication towers and supporting facilities, so that in order to ensure the comfort and safety of the community and preserve the environment, it is necessary to control the existence of telecommunication towers in Karawang Regency;
that in order to ensure security, safety, health, equity and environmental sustainability and aesthetics in accordance with spatial planning principles, it is necessary to regulate the construction of joint

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e35f429a-93ec-4120-bbef-2d8f652df23b","actionData","errors"]