[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e35ab425-6100-4f60-953b-a833dc59e581","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-11-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara","place_of_enactment","Kwandang","theme","Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN PUBLIK
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Publik
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan Pelayanan Publik serta memberikan perlindungan bagi Masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah yang suesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMEN No. 80 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelayanan Publik, termasuk di dalamnya mengatur tentang Maksud; Tujuan; Ruang Lingkup; Pembina, Organisasi Penyelenggara dan Evaluasi Pelayanan Publik; Hak, Kewajiban dan Larangan; Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pengikutsertaan Masyaraat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Penyelesaian Pengaduan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016. \n Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangakan. \n Peraturan Daerah ini terdiri atas 53 Halaman dengan Lampiran. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Latar belakangnya adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintah daerah, sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu dan berkelanjutan untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup:

\n\n

Hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
Sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pelayanan publik, termasuk jenis pelayanan (barang, jasa, administratif), pembinaan dan pengawasan oleh Bupati, organisasi penyelenggara, evaluasi kinerja, kerjasama antar penyelenggara, hak dan kewajiban penyelenggara dan masyarakat, serta pengelolaan pengaduan. Penyelenggara wajib menyusun standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan mengelola sarana prasarana. Masyarakat berhak mendapatkan informasi, mengawasi, dan mengajukan pengaduan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan gaji, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.\n2. Selain sanksi administratif, pelanggaran tertentu juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Penyelenggara juga dapat dikenai denda atau wajib membayar ganti rugi kepada korban apabila pelanggaran mengakibatkan kerugian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH GORONTALO REGENCY
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
PUBLIC SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide guarantees and certainty in the implementation of Public Service and to provide protection for the Public from abuse of authority in the implementation of Public Service within the Regional Government that is in accordance with the principles and principles of good governance;
that the Regional Government is obliged to organize integrated and sustainable Public Service in an effort to meet the hopes and demands of the Public for the quality of Public Service;
that in order to clarify the rights and obligations between the Provider and the Public, there is a need for guidelines and provisions governing the implementation of Public Service;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e35ab425-6100-4f60-953b-a833dc59e581","actionData","errors"]