[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e35727c3-2ea0-404e-84c4-4328108663d6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-05-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bungo","place_of_enactment","Muara Bungo","theme","RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan persampahan/ kebersihan secara\r\nbaik kepada masyarakat, Pemda menyediakan fasilitas jasa pengangkutan,\r\npengelolaan sampah serta kebersihannya; bahwa fasilitas jasa pelayanan\r\npersampahan/kebersihan yang diterima masyarakat, pembiayaannya dibebankan\r\nkepada masyarakat melalui retribusi sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa Perda Kabupaten Bungo No. 8\r\nTahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak sesuai\r\nlagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan\r\npertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Perda tentang\r\nRetribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. \n Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Bungo No. 12 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bungo No. 2 Tahun 2008; dan Perda Kabupaten Bungo No. 21 Tahun 2008. \n Perda ini mengatur tentang: nama, obyek, dan subyek retribusi; golongan\r\nretribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam\r\npenetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif\r\nretribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran,\r\nangsuran dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; tata cara penagihan;\r\nkeberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan\r\npembebasan retribusi; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;\r\npemberian insentif; penyidikan; dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 8)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Bungo. Latar belakangnya adalah untuk memberikan pelayanan persampahan/kebersihan yang baik kepada masyarakat, yang pembiayaannya dibebankan melalui retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi meliputi pengambilan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah. Tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai kategori, termasuk rumah tangga, hotel, restoran, pelayanan kesehatan, industri, gudang, bioskop, perkantoran, pertokoan, tempat hiburan, kios, los, tempat cuci kendaraan, bengkel, lembaga pendidikan, SPBU/Pangkalan Minyak, dan lain-lain. Struktur tarif bervariasi berdasarkan jenis dan skala usaha atau properti.

Prinsip penetapan tarif adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Biaya yang diperhitungkan meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/pengolahan, dan penyediaan lokasi TPA.

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan dan harus disetor ke Kas Daerah. Pembayaran harus dilakukan secara tunai/lunas selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Dalam hal Wajib Retribusi badan usaha yang tidak membayar dengan sengaja dan atau menghindar dari kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usahanya.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Bungo No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/292337/perda-kab-bungo-no-1-tahun-2024","a21c10cd-4a6f-4a76-840f-4411eb818291","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUNGO REGENCY GOVERNMENT
BUNGO REGENCY REGULATION
NUMBER 8 OF 2012
on
RETRIBUTION FOR WASTE/CLEANING SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BUNGO,

Considering / Whereas:

that in order to provide good Waste/cleaning services to the community, the regional government provides transportation services, waste management and cleanliness;
that the waste/cleaning service facilities received by the community, the financing of which is charged to the community through retribution in accordance with Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution;
that Bungo Regency Regulation Number 8 of 2009 concerning Retribution for Waste/Cleaning Services is no longer in accordance with the current situation, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Retribution for Waste/Cleaning Services;

Bearin

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e35727c3-2ea0-404e-84c4-4328108663d6","actionData","errors"]