[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e355d12a-36f6-4ed5-8de0-eaae145f5fa1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-01-09","effective_date","2012-03-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pamekasan","place_of_enactment","Pamekasan","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No 5 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil\r\nmerupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah dalam rangka\r\nmemberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan\r\nstatus hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting\r\nyang dialami oleh penduduk, baik yang berada di dalam maupun di\r\nluar Daerah;\r\nbahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007\r\ntentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan, diperlukan pengaturan secara menyeluruh\r\ntentang teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan\r\nberpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008. \n Materi pokok: Hak dan Kewajiban, Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Sanksi Administratif dan Biaya Pelayanan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2012. \n Jumlah Halaman: 48 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Latar belakangnya adalah bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembagian kewenangan antara Bupati dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas). Bupati memiliki kewenangan koordinasi, pembentukan Dinas, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan, penugasan urusan administrasi kependudukan kepada Desa/Kelurahan, pengelolaan data, dan koordinasi pengawasan. Dinas bertanggung jawab melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, memberikan pelayanan yang sama dan profesional, menerbitkan dokumen kependudukan, menjamin kerahasiaan data, melakukan verifikasi dan validasi data, mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), mengolah data statistik kependudukan, dan melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan.
Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi pendaftaran penduduk (pencatatan biodata, penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)), pencatatan sipil (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan), dan pengelolaan data kependudukan.
Hak dan kewajiban subjek hukum: Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran, dan ganti rugi atas kesalahan dalam pendaftaran. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.
Kewajiban perizinan, pendaftaran, persetujuan, pelaporan, atau notifikasi: Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada Dinas. Orang asing wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.

\n","transitional_provisions","1. Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Dokumen Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di Kecamatan masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai dengan terbentuknya UPTD.\n3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :\n a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lama tahun 2012;\n b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;\n c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 12 ayat (5) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;\n d. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatangan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan terwujud.","sanctions","1. Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dikenakan denda administratif.\n2. Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dikenakan denda administratif.\n3. Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif.\n4. Orang Asing yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif.\n5. Pejabat Dinas yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dikenakan denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PAMEKASAN REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION
PAMEKASAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2012
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF
POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PAMEKASAN,

Considering:

that the implementation of population and civil registration is a mandatory affair for the Regional Government in order to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status of every population event and important event experienced by residents, both inside and outside the Region;
that in accordance with Government Regulation Number 37 of 2007 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, a comprehensive arrangement is needed regarding the technical implementation of Population Administration by referring to the provisions of laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e355d12a-36f6-4ed5-8de0-eaae145f5fa1","actionData","errors"]