[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e353c5eb-92f1-4306-9765-ea193e08c10b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 8 Tahun 2021 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, jdih.pareparekota.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; \r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); \r\n3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373); \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373): \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283):\r\n6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 4); \r\n7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127); \r\n8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 149); \r\n9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 148); \n BAB I: KETENTUAN UMUM \r\nBAB II: ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP \r\nBAB III: PERENCANAAN DAN PENETAPAN\r\nBAB IV: PENGEMBANGAN\r\nBAB V: PENELITIAN \r\nBAB VI: PEMANFAATAN\r\nBAB VII: PEMBINAAN \r\nBAB VIII: PENGENDALIAN \r\nBAB IX: PENGAWASAN \r\nBAB X: PELAPORAN \r\nBAB XI: SISTE3M INFORMASI \r\nBAB XII: PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI \r\nBAB XIII: PEMBIAYAAN\r\nBAB XIV: PERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB XV: SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB XVI: KETENTUAN PENYIDIKAN \r\nBAB XVII: KETENTUAN PIDANA \r\nBAB XVIII: KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021. \n - \n - \n 83 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Perencanaan dan penetapan LP2B yang dimuat dalam Tata Ruang Daerah, RPJPD, RPJMD dan RKPD. Luas LP2B minimal 305,07 hektar di Kelurahan Lemoe dan Wattang Bacukiki.
Pengembangan LP2B melalui intensifikasi (peningkatan kesuburan tanah, kualitas benih, diversifikasi tanaman, pengendalian hama, pengembangan irigasi, inovasi, teknologi, penyuluhan, akses permodalan) dan ekstensifikasi lahan pertanian pangan. Pengembangan cadangan LP2B pada lahan marginal, terlantar, dan di bawah tegakan tanaman tahunan.
Penelitian LP2B yang meliputi pengembangan penganekaragaman pangan, identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan, pemetaan zonasi LP2B, fungsi agroklimatologi dan hidrologi, fungsi ekosistem, sosial budaya dan kearifan lokal, serta inovasi daerah.
Pemanfaatan LP2B untuk kepentingan pertanian pangan oleh setiap pemilik LP2B.
Pembinaan yang meliputi koordinasi, sosialisasi, bimbingan, pendidikan, penyuluhan, penyebarluasan informasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Pengendalian LP2B melalui insentif (keringanan pajak, pengembangan infrastruktur, pembiayaan penelitian, kemudahan akses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana, jaminan sertifikasi tanah, penghargaan) dan pengendalian alih fungsi lahan.
Pengawasan yang dilakukan terhadap perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian LP2B.
Sistem informasi LP2B yang terpadu dan dapat diakses masyarakat.
Perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok tani, koperasi petani, serta asosiasi petani.
Pembiayaan LP2B yang dibebankan pada APBD dan sumber pendapatan daerah lainnya.
Peran serta masyarakat dalam perlindungan LP2B.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap kegiatan pengalihfungsian Perlindungan LP2B di luar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:\n1. Teguran tertulis.\n2. Paksaan Pemerintah Daerah.\n3. Pembekuan izin.\n4. Pencabutan izin.\nSetiap Pejabat Daerah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian LP2B tidak sesuai dengan ketentuan dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 8 OF 2021
CONCERNING
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 25 paragraph (1) of Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land, as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to establish a Regional Regulation on Protection of Sustainable Food Agricultural Land; \n \n
Remembering:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822); \n Law Number 41 of 2009 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e353c5eb-92f1-4306-9765-ea193e08c10b","actionData","errors"]