[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e34abaf0-377f-4440-bde7-140f88c36c94","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang KETERTIBAN UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-06-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai","place_of_enactment","Ruteng","theme","KETERTIBAN UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketertiban-umum
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016 NOMOR 2.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KETERTIBAN UMUM
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan suatu kondisi yang aman dan tertib; \r\nb. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan tertib perlu dirumuskan sebuah landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan keamanan dan ketertiban; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;\r\n \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai; \n Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Asas, Maksud dan Tujuan; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Ketertiban Umum; Tindakan Penertiban; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2016. \n 21 halaman; 10 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketertiban umum di Kabupaten Manggarai. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan, menjaga, dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek ketertiban umum, antara lain:

Tertib jalan, lalu lintas, dan angkutan jalan.
Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum.
Tertib sungai, saluran, situ/danau, dan mata air.
Tertib bangunan.
Tertib pemilik dan penghuni bangunan.
Tertib usaha rekreasi, hiburan, dan wisata.
Tertib usaha tertentu.
Tertib kesehatan.
Tertib kependudukan.
Tertib sosial.
Tertib pelajar.
Tertib Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Tertib ternak dan usaha peternakan.
Tertib lingkungan.
Tertib kebersihan dan sarana kebersihan.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat terkait ketertiban umum, tindakan penertiban oleh Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (4) huruf d, huruf f, huruf I, huruf n, Pasal 10 huruf c dan huruf e, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 huruf d dan huruf f, Pasal 26 huruf b, Pasal 31 dan Pasal 33, dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MANGGARAI
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

COPY

REGENCY REGULATION OF MANGGARAI
NUMBER 2 OF 2016
ABOUT
PUBLIC ORDER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MANGGARAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the implementation of government, development and services to the community requires a safe and orderly condition;
that in order to realize a safe and orderly community condition, it is necessary to formulate a legal basis that becomes the basis for the implementation of security and order;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Public Order;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 69 of 1958 concerning the Establishment of Level II Regions within the Territory of Level I Regions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e34abaf0-377f-4440-bde7-140f88c36c94","actionData","errors"]