[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3463372-319e-4879-ac65-8c4db4d8f63f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2021","number","5","year","2021","published_date","2021-08-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Lubuk Linggau","place_of_enactment","Lubuklinggau","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - TAHUN ANGGARAN 2020
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2021/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah Tentang Peratngungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja daerah kepada Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperriksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan palaing lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir \n Dasar hukum dlam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 7 Tahun 2001;UU No 33 Tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diuabh beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 20 Tahun 2001;PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diuabah beberapa kali terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007;PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diuabah dengan PP No 74 Tahun 2012;PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diuabah dengan PP No 65 Tahun 2010;PP No 65 Tahun 2005;PP No 71 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006;PP No 2 Tahun 2011;PP No 30 Tahun 2011;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 13 Tahun 2006;Perda No 13 Tahuh 20006;Perda No 37 Tahun 2020; \n Dalam peraturan ini diatur mengenai Pertangggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun angaran 2020 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2021. \n 9 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomor 37).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2020. Laporan keuangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Realisasi anggaran tahun 2020 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 1.026.932.400.770,59 dan belanja sebesar Rp. 1.020.618.531.165,77, menghasilkan surplus sebesar Rp. 6.313.869.604,82. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 832.396.092,82 dan pengeluaran sebesar Rp. 5.000.000.000,00, sehingga pembiayaan netto menjadi (Rp. 4.167.603.907,18).

Peraturan ini juga merinci selisih antara anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan netto. Selain itu, diatur pula mengenai Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini mencakup berbagai rincian laporan keuangan, rekapitulasi anggaran, daftar piutang daerah, daftar penyertaan modal daerah, daftar aset tetap daerah, dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Wali Kota Lubuklinggau berwenang menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF LUBUKLINGGAU
THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF LUBUKLINGGAU CITY
NUMBER 5 OF 2021
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET
OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE
FISCAL YEAR 2020

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF LUBUKLINGGAU,

\n\n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Regional Head shall submit a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget to the THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (DPRD) in the form of Financial Statements that have been audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia no later than 6 (six) months after the end

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3463372-319e-4879-ac65-8c4db4d8f63f","actionData","errors"]