[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3445ee8-6542-4109-a14e-bf74b33725a3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-12-19","effective_date","2016-12-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan","place_of_enactment","Langara","theme","Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemilihan - pelantikan - pemberhentian - kepala desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2016/ NO. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa perlu disusun tata cara pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala\r\nDesa. \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang- 2 -\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4). \n Jenis Pemilihan Kepala Desa; Tahapan Pemilihan Kepala Desa; Pelantikan Kepala Desa Terpilih; Pemberhentian Kepala Desa; Pengawasan Pemilihan Kepala Desa; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016. \n 44 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan. Latar belakangnya adalah untuk ketertiban pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang demokratis dan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Tahapan Pemilihan Kepala Desa:**\n * Persiapan: Pembentukan panitia pemilihan tingkat kabupaten dan desa, perencanaan biaya pemilihan, dan penetapan daftar pemilih.\n * Pencalonan: Pengumuman pendaftaran bakal calon, penelitian persyaratan administrasi, penetapan calon, dan pelaksanaan kampanye.\n * Pemungutan Suara: Pelaksanaan pemungutan suara di TPS, penghitungan suara, dan penetapan calon kepala desa terpilih.\n * Penetapan: Penetapan calon kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan tingkat desa.\n2. **Persyaratan Calon Kepala Desa:**\n * Warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, berpendidikan minimal SMP, berusia minimal 25 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba.\n * Tidak sedang menjalani hukuman pidana, tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan, mengenal karakteristik sosial budaya desa, dan tidak memiliki kebiasaan buruk.\n3. **Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa:**\n * Pelantikan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.\n * Pemberhentian dapat terjadi karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena alasan tertentu seperti berakhirnya masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas, atau melanggar larangan.\n4. **Pengawasan Pemilihan Kepala Desa:**\n * Dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang ditetapkan oleh Camat.\n * Panitia Pengawas bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilihan, menerima laporan pelanggaran, dan menyelesaikan sengketa.","transitional_provisions","1. Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya.","sanctions","1. Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dikenai sanksi peringatan tertulis atau penghentian kegiatan Kampanye.\n2. Pelanggaran larangan dalam masa tenang berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.\n3. Calon Kepala Desa yang tidak berada di tempat yang telah ditentukan saat pemungutan suara dinyatakan gugur/batal sebagai calon.\n4. Calon Kepala Desa yang melakukan pengumpulan dan/atau mobilisasi massa yang dapat menimbulkan kegaduhan atau intimidasi berakibat batalnya keikutsertaan calon bersangkutan dalam pemilihan Kepala Desa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE ISLANDS
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KONAWE ISLANDS REGENCY
NUMBER 9 OF 2016
ON
ELECTION, APPOINTMENT, AND
DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE ISLANDS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that for the sake of order and smooth implementation of the village head election, it is necessary to prepare procedures for the election of village heads in accordance with statutory regulations;
that based on the provisions of Article 31 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 on Villages, the Regional Government stipulates policies for the implementation of simultaneous Village Head elections by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Election of Village Heads.

Bearing in Mind :

Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3445ee8-6542-4109-a14e-bf74b33725a3","actionData","errors"]