[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e343c81a-b6b3-40c8-b98e-3636002d725a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","PAJAK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang pentingugna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan; \r\nuntuk lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat, perlu ada pengaturan tentang pajak daerah; \r\nDengan telah ditetapkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak derah dan retribusi daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menarik pajak daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2010; UU No. 69 Tahun 2010; Perda No. 10 Tahun 2008. \n Perda ini mengatur mengenai Pajak Daerah, meliputi: Maksud dan Tujuan; Jenis Pajak Daerah; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral bukan logam dan batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak sarang burung walet; Pemungutan pajak; Masa pajak dan saat pajak terutang; Tata cara pendataan dan pendaftaran wajib pajak; Tata cara penetapan; Surat tagihan Pajak; Tata cara pembayaran; Tata cara penagihan tunggakan; Kadaluarsa pengihan; Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan; Keberatan dan banding; Pengembalian kelebihan pembayaran; Pembukuan dan pemeriksaan; Insentif pemungutan; Ketentuan khusus, penyidikan; Ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Perda ini mulai berlaku maka:\r\na. Perda Kota Jambi No. 3 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel;\r\nb. Perda Kota Jambi No. 4 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran;\r\nc. Perda Kota Jambi No. 3 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan;\r\nd. Perda Kota Jambi No. 2 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame;\r\ne. Perda Kota Jambi No. 12 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan;\r\nf. Perda Kota Jambi No. 11 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir; dan\r\ng. Perda Kota Jambi No. 4 Tahun 2009 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah; tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan; tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT; tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,\r\nangsuran dan penundaan pembayaran pajak; tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; tata cara pemeriksaan pajak, diatur dengan Peraturan Walikota.\r\nPada saat Perda ini mulai berlaku, Pajak daerah yang masih terutang berdasarkan Perda tentang Pajak daerah sepanjang diatur dalam Perda ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun teritung sejak saat terutang. \n 67 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pajak Hotel\n2. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Pajak Restoran\n3. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pajak Hiburan\n4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pajak Reklame\n5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan\n6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pajak Parkir\n7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ditetapkan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menarik pajak daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Jambi, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet. Setiap jenis pajak memiliki definisi, objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak yang spesifik. Peraturan ini juga mengatur dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan cara perhitungan pajak untuk masing-masing jenis pajak.\n\nPeraturan ini juga mengatur kewajiban wajib pajak terkait pelaporan dan pembayaran pajak, serta memberikan kewenangan kepada Walikota atau pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan penghapusan ketetapan pajak, serta prosedur pengajuan keberatan dan banding oleh wajib pajak.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF JAMBI CITY
REGIONAL REGULATION OF JAMBI CITY
NUMBER 05 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL TAXES
ISSUED BY :
LEGAL AND LEGISLATION SECTION
SECRETARIAT OF JAMBI CITY

REGIONAL GAZETTE OF JAMBI CITY
NUMBER 05 OF 2011 SERIES B NUMBER 01
DRAFT REGIONAL REGULATION OF JAMBI CITY
NUMBER 05 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAMBI,

\n\n \n \n

Considering:

that regional taxes are an important source of regional revenue to finance the implementation of government and development in the region to realize a safe, orderly, prosperous and just national life;
that in order to further optimize local revenue and improve public services, it is necessary to have regulations regarding regional taxes;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning regional taxes and regional levies, the regional government is authorized to collect regional taxes;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e343c81a-b6b3-40c8-b98e-3636002d725a","actionData","errors"]