[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e342889d-694a-4210-8525-dd09b843ad6c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 15 Tahun 2015","number","15","year","2015","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Penyelenggaraan Rumah Kos","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penelitian - penyelenggaraan rumah kos
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Rumah Kos
ABSTRAK:	\n \n bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya urbanisasi di kota Pekalongan dan berkembangnya berbagai\r\nmacam fasilitas di bidang pendidikan, usaha, pariwisata, perdagangan dan fasilitas lainnya, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal dalam kurun waktu tertentu dengan menempati rumah kos, dan dengan perkembangan usaha rumah kos, maka perlu adanya kepastian hukum dalam pengelolaan rumah kos dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan religius masyarakat kota Pekalongan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Rumah Kos; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No. 3 Tahun 2009; Perda Kota Pekalongan No. 15 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2015; \n 1. Asas, Tujuan dan Ruang lingkup\r\n2. Pengelolaan Rumah Kos\r\n3. Izin Penyelenggaraan Rumah Kos\r\n4. Kewajiban dan Larangan \r\n5. Peran serta Masyarakat\r\n6. pembinaan dan Pengawasan\r\n7. Sanksi Administratif\r\n8. Ketentuan Penyidikan\r\n9. ketentuan Pidana\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos dibentuk dengan latar belakang meningkatnya urbanisasi dan perkembangan fasilitas di Kota Pekalongan yang menarik minat masyarakat untuk bertempat tinggal sementara di rumah kos. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan rumah kos, mewujudkan rumah kos yang layak, aman, dan nyaman, menunjang pembangunan berkelanjutan, tertib administrasi kependudukan, serta melindungi kepentingan semua pihak.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pengelolaan Rumah Kos: Pengelolaan dilakukan oleh pemilik rumah kos yang wajib berdomisili di kelurahan lokasi rumah kos atau melimpahkan kepada pihak lain yang berdomisili di kelurahan tersebut.
Izin Penyelenggaraan Rumah Kos: Setiap pemilik rumah kos wajib memiliki izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang dilimpahkan kewenangannya. Izin berlaku selama usaha berjalan dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun.
Kewajiban dan Larangan: Pemilik rumah kos memiliki kewajiban seperti memiliki izin, menyediakan prasarana, melaporkan data penghuni, dan membuat tata tertib. Mereka juga dilarang melanggar ketentuan perizinan, menggabungkan penghuni berbeda jenis kelamin (kecuali suami istri), bersikap diskriminatif, dan membiarkan kegiatan melanggar hukum. Penghuni rumah kos wajib menaati tata tertib, menjaga ketertiban, dan melaporkan tamu. Mereka dilarang menggunakan narkoba, miras, berjudi, atau melakukan tindakan asusila.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan rumah kos, termasuk mengajukan keberatan dan pengaduan.
Pembinaan dan Pengawasan: Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan melalui perangkat daerah terkait, meliputi sosialisasi, pemantauan, evaluasi, inspeksi mendadak, dan penertiban non-yustisial.

","transitional_provisions","1. Pemilik rumah kos yang telah melaksanakan penyelenggaraan rumah kos wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pemilik rumah kos yang melanggar Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai peraturan perundang-undangan.\n3. Pelanggaran Pasal 10 dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 7.500.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 15 YEAR 2015
ABOUT
MANAGEMENT OF BOARDING HOUSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that a house is one of the basic human needs that functions as a place of shelter and improvement of community welfare;
that with the increasing urbanization in the city of Pekalongan and the development of various facilities in the fields of education, business, tourism, trade and other facilities, it has become an attraction for people to come and live within a certain period of time by occupying boarding houses;
that in line with the development of the boarding house business, it is necessary to have legal certainty in the management of boarding houses by paying attention to the social and religious values of the Pekalongan city community;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e342889d-694a-4210-8525-dd09b843ad6c","actionData","errors"]