[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3424481-fbdc-4b0f-a744-ac59153e5423","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2003","number","2","year","2003","published_date","2003-06-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Izin Usaha Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin - usaha - kepariwisataan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2003/ No.2 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki aspek aspek sosial ekonomi dalam rangka memanfaatkan potensi npariwisata nmaka perlu diatur dan ditetapkan ketentuan izin usaha kepariwisataan dengan Perda. \n Dasar Hukujm Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 1950; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimanan telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2000; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 24 tahun 2001; Perdqa kab. sukabumi No. 31 Tahun 2000; Perda kab. sukabumi No. 14 Tahun 2001; Perda kab. sukabumi No. 15 Tahun 2002. \n Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kewajiban Memiliki Izin, Pungutan Daera, ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2003. \n 13 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala peraturan mengenai Izin usaha kepariwisataan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah bahwa kepariwisataan merupakan sektor pembangunan penting dengan aspek sosial ekonomi yang menunjang pembangunan fisik dan mental spiritual. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan potensi pariwisata secara optimal melalui pembinaan operasional agar usaha kepariwisataan dapat bergerak tertib.\n\nKetentuan substansial meliputi kewajiban setiap usaha kepariwisataan (perhotelan, rumah makan, objek wisata, dll.) untuk memiliki izin dari Bupati. Pengusaha harus mengajukan permohonan izin melalui Dinas Kepariwisataan. Izin berlaku selama usaha berjalan, dengan kewajiban daftar ulang setiap 3 tahun. Pengusaha wajib melaporkan dan mengembalikan izin jika menghentikan usaha, dan izin tidak boleh dipindahtangankan. Pemegang izin yang melanggar ketentuan atau menimbulkan dampak negatif dapat dikenakan sanksi penutupan perusahaan. Setiap izin yang dikeluarkan atau didaftar ulang dikenakan retribusi yang harus dibayar di muka. Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan denda. Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah.","transitional_provisions","1. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dengan ketentuan kewajiban daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) harus dilaksanakan.","sanctions","1. Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 02
2003
SERIES C

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER: 2 YEAR 2003
CONCERNING
TOURISM BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that tourism is one of the development sectors that has socio-economic aspects that can support the achievement of physical material and mental spiritual development;
that in order to optimally utilize tourism potential, it is necessary to take operational guidance steps so that every tourism business in Sukabumi Regency can move in an orderly manner;
that in connection with the considerations in letters a and b above, it is deemed necessary to regulate and stipulate the provisions of the Tourism Business License with a Regional Regulation;

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of Regencies within the Province of West Java

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3424481-fbdc-4b0f-a744-ac59153e5423","actionData","errors"]