[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e320b4df-9298-4a87-80f6-896b20b68741","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2016","number","48","year","2016","published_date","2016-10-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 48, LN. 2016 No. 230, TLN No. 5943, LL SETNEG : 29 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan administrasi pemerintahan. Pejabat pemerintahan diwajibkan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi sanksi ringan, sedang, dan berat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan atau tertulis, sedangkan sanksi berat dapat berupa pemberhentian tetap dengan atau tanpa hak keuangan dan fasilitas lainnya. Proses pengenaan sanksi dilakukan melalui pemeriksaan oleh atasan pejabat atau aparat pengawasan intern pemerintah, dan keputusan sanksi harus mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.","transitional_provisions","1. Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, semua Pelanggaran Administratif yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat Pelanggaran Administratif dilakukan.\n2. Apabila terjadi Pelanggaran Administratif sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Sanksi Administratif ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau penundaan kenaikan pangkat.\n2. Sanksi Administratif sedang berupa pembayaran uang paksa, pemberhentian sementara dengan atau tanpa hak-hak jabatan.\n3. Sanksi Administratif berat berupa pemberhentian tetap dengan atau tanpa hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 48 OF 2016
CONCERNING
PROCEDURES FOR IMPOSING ADMINISTRATIVE SANCTIONS
TO GOVERNMENT OFFICIALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 84 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, it is necessary to stipulate a Government Regulation regarding Procedures for Imposing Administrative Sanctions to Government Officials; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e320b4df-9298-4a87-80f6-896b20b68741","actionData","errors"]