[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e31224d4-f27b-44ac-971a-75d690673c24","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-11-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Pengelolaan Pemakaman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2018/No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pemakaman
ABSTRAK:	\n \n seiring meningkatnya pemanfaatan ruang untuk pemenuhan kebutuhan fisik baik untuk kepentingan privat maupun publik mempengaruhi ketersediaan ruang atau lahan pemakaman. Keberadaan areal pemakaman bukan hanya sebagai tempat untuk mengebumikan atau menyemayamkan jenazah, melainkan juga merupakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang berfungsi untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung dan dapat dijasikan taman sebagai sarana penghilang penat (rest area). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan Pemakaman dan Taman Pemakaman Umum dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penataan ruang. \n UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 9 Tahun 1987; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 45 Tahun 2017; Permendagri No. 1 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2014; Perda Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2016. \n Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Pemakaman yang terdiri atas 18 Bab dan 37 Pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Taman Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman bertujuan untuk mengatur pengelolaan pemakaman di wilayah Kota Banjarbaru. Latar belakangnya adalah meningkatnya kebutuhan lahan pemakaman seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan kota, serta perlunya pengelolaan pemakaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata ruang dan lingkungan hidup.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan pemakaman, termasuk jenis-jenis tempat pemakaman (TPU, TPBU, TPK, dan krematorium), perencanaan dan penyediaan TPU oleh Pemerintah Daerah, pengelolaan TPBU dan TPK oleh masyarakat atau badan sosial/keagamaan, serta penutupan dan pemindahan lokasi pemakaman. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan penyediaan TPU, sementara pengelolaan TPBU dan TPK harus didaftarkan pada Pemerintah Daerah dan memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolaannya.

Peraturan ini juga mengatur tentang pelayanan pemakaman, termasuk persyaratan izin pemakaman, pengurusan jenazah terlantar, waktu pelayanan pemakaman, pengangkutan jenazah, upacara pemakaman, serta pemindahan dan penggalian jenazah. Selain itu, diatur pula mengenai pemakaman tumpang, hak pemakaian petak makam, pemeliharaan areal makam, larangan-larangan terkait pemakaman, peran serta masyarakat dalam pengelolaan pemakaman, serta kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemakaman, termasuk pemberian pedoman, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat, badan sosial/keagamaan, pengelola, dan pelaksana teknis pemakaman. Usaha pelayanan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

","transitional_provisions","1. Setiap tempat pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman yang telah ada sebelum diundangkannya peraturan Daerah ini dan belum terdaftar atau belum memiliki izin usaha, harus mendaftarkannya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF BANJARBARU CITY
NUMBER 10 OF 2018
CONCERNING
CEMETERY MANAGEMENT

ESTABLISHED IN BANJARBARU
ON NOVEMBER 28, 201

ANNOUNCED IN BANJARBARU
ON NOVEMBER 28, 201

CITY REGIONAL GAZETTE
BANJARBARU
YEAR 2018 NUMBER 10

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e31224d4-f27b-44ac-971a-75d690673c24","actionData","errors"]