[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3070388-7d24-4baa-82e0-c47e12570db3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah\r\nProvinsi Kalimantan Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-12-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Pembentukan Peraturan Daerah\r\nProvinsi Kalimantan Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan perda
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2011/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Peraturan Daerah\r\nProvinsi Kalimantan Tengah\r\n
ABSTRAK:	\n \n A. Bahwa Pembangunan Hukum Di Daerah Merupakan\r\nBagian Dari Pembangunan Hukum Nasional Yang\r\nDilakukan Secara Terencana, Terpadu, Dan\r\nBerkelanjutan Guna Menjamin Hak Dan Kewajiban\r\nBerdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;\r\nB. Bahwa Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat\r\nAtas Peraturan Daerah Yang Baik Dan Demi\r\nTertibnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di\r\nProvinsi Kalimantan Tengah, Maka Diperlukan\r\nPembentukan Peraturan Daerah Yang Efisien,\r\nEfektif, Dan Tepat Sasaran Dengan Perencanaan\r\nLegislasi Yang Tersusun Secara Sistematis Dalam\r\nSuatu Program Legislasi Daerah.\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik\r\nIndonesia 1945; Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26\r\nTahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik\r\nIndonesia Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia\r\nNomor M.HH- 01.PP.01.01 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah\r\nNomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah\r\nNomor 1 Tahun 2011. \n BAB I : KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II : MAKSUD DAN TUJUAN;\r\nBAB III : ASAS;\r\nBAB IV : PERENCANAAN;\r\nBAB V : PEMBENTUKAN DAN TAHAPAN PEMBICARAAN;\r\nBAB VI : PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERDA APBD;\r\nBAB VII : MUATAN PAJAK, RETRIBUSI DAN TATA RUANG;\r\nBAB VIII : PENYEBARLUASAN RANCANGAN PERDA DAN PROLEGDA;\r\nBAB IX : PARTISIPASI MASYARAKAT;\r\nBAB X : PEMBIAYAAN;\r\nBAB XI : KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2011. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Latar belakangnya adalah pembangunan hukum di daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Peraturan Daerah yang baik, efisien, efektif, dan tepat sasaran melalui perencanaan legislasi yang sistematis dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Ketentuan substansial mencakup:

Wewenang DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam menyusun dan mengelola Prolegda.
Proses penyusunan Prolegda yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi Daerah (Balegda).
Tata cara penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi, dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
Proses pembahasan Rancangan Perda yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Provinsi.
Tahapan pembicaraan Perda, mulai dari koordinasi, konsultasi, hingga kesepakatan bersama.
Ketentuan mengenai muatan pajak, retribusi, dan tata ruang dalam Perda.
Penyebarluasan Rancangan Perda dan Prolegda untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan dari masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dalam pembentukan Perda.
Pembiayaan pembentukan Perda yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan ini menekankan asas sinergis, kesepakatan bersama, itikad baik, transparansi, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyusunan Prolegda. Pembentukan Perda didasarkan pada asas kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian materi muatan, kemampuan pelaksanaan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 6 OF 2011
on
ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATION
OF CENTRAL KALIMAΝΤΑΝ

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL KALIMAΝΤΑΝ,

\n\n \n \n

Considering :

that legal development in the region is part of national legal development which is carried out in a planned, integrated, and sustainable manner in order to guarantee rights and obligations based on statutory regulations;
that in order to meet the needs of the community for good Regional Regulations and for the orderly administration of regional government in The Province of Central Kalimantan, it is necessary to form Regional Regulations that are efficient, effective and right on target with legislative planning that is systematically structured in a Regional Legislation Program;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty in planning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3070388-7d24-4baa-82e0-c47e12570db3","actionData","errors"]