[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3007376-e35e-4808-bc9d-270d1c24324e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-12-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nunukan","place_of_enactment","Nunukan","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan – Kearsipan
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2022 (5)
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, maka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. \n UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.28 Tahun 2012. \n Dalam Perda ini diatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan, BAB I Ketentuan Umum, BAB II Organisasi Penyelenggaraan Kearsipan, BAB III Sumber Daya Manusia, BAB IV Pengelolaan Arsip, BAB V Pembinaan dan Pengawasan, BAB VI Sarana dan Prasarana, BAB VII Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, BAB VIII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat, BAB IX Pembiayaan, BAB X Larangan, BAB XI Sanksi Administratif, BAB XII Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022. \n 25 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Nunukan. Latar belakangnya adalah pentingnya arsip sebagai elemen penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan sebagai bahan pertanggungjawaban nasional. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, menjamin terciptanya arsip yang handal, melindungi kepentingan negara dan masyarakat, mewujudkan keberlangsungan penyelenggaraan kearsipan, menjamin keselamatan arsip pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup:

Organisasi penyelenggara kearsipan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan Unit Kearsipan/Unit Pengolah pada Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa.
Tugas LKD meliputi penyusunan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis inaktif, pembinaan kearsipan, pengendalian dan pengawasan, pemusnahan arsip, pengelolaan arsip statis, dan pengembangan SDM kearsipan. LKD juga wajib menyusun JRA fasilitatif, membuat daftar pencarian arsip, dan mengelola arsip vital pemerintah daerah.
Unit Kearsipan bertugas menyusun JRA, mengelola arsip inaktif, mengolah arsip menjadi informasi, melaksanakan pemusnahan arsip, dan menyiapkan penyerahan arsip statis. Unit Pengolah bertugas mengelola arsip aktif dan vital, menyusun daftar arsip inaktif, dan melaksanakan pemindahan arsip dinamis inaktif ke Unit Kearsipan.
Pengembangan SDM kearsipan melalui pengadaan Arsiparis, pengembangan kompetensi, pengaturan peran Arsiparis, dan penyediaan jaminan kesehatan serta tunjangan profesi.
Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pengelolaan Arsip Statis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis.
Pembinaan dan pengawasan kearsipan dilakukan oleh LKD dan Unit Kearsipan.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Pejabat, Pimpinan Instansi dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif teguran tertulis.\n2. Jika tidak ada perbaikan dalam 6 bulan, dikenai sanksi penurunan pangkat selama maksimal 1 tahun.\n3. Jika tidak ada perbaikan dalam 6 bulan berikutnya, dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF NUNUKAN
THE PROVINCE OF NORTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF NUNUKAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
TENTANG
ARCHIVAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NUNUKAN,

Considering :

that archives as an element of the administration of regional government documents, archives have a function as one of the centers of memory of an organization and are part of the national accountability material that is managed, maintained, saved and preserved as valid evidence, research material and empowered for the continuity of the implementation of government, development and community;
that to ensure the availability of authentic and reliable archives, the implementation of archives within the Regency Government is managed through a comprehensive, integrated and sustainable archival management system;
that according to the provisions of Article 3 paragraph (3) of Government Regulation Number 28 of 2012 on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3007376-e35e-4808-bc9d-270d1c24324e","actionData","errors"]