[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2f5a479-f4d7-499c-a3d5-80f53f567afd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2011","number","03","year","2011","published_date","2011-07-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","RETRIBUSI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang RETRIBUSI DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi sumber pendanaan yang penting bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;\r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pemakaian Tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Trayek Mobil Bus dan Izin Operasi Taksi Bagi Kendaraan Umum Antar Kota Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan, Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan, Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Lampung, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Retribusi Daerah; \n UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 14 Tahun 1964, UU No. 2 Tahun 1981, UU No. 5 Tahun 1984, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 5 Tahun 1992, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 45 Tahun 2009, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 2 Tahun 1985, PP No. 6 Tahun 1995, PP No. 27 Tahun 1999, PP No. 102 Tahun 2000, PP No. 69 Tahun 2001, PP No. 34 Tahun 2002, PP No. 54 Tahun 2002, PP No. 68 Tahun 2002, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Permen KP No. PER.02/MEN/2011, PERDA Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2009, PERDA Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2009, PERDA Provinsi Lampung No. 12 Tahun 2009, PERDA Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009, PERDA Provinsi Lampung No. 14 Tahun 2009. \n Tentang Retribusi Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2011. \n 34 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pemakaian Tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.\n2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Trayek Mobil Bus dan Izin Operasi Taksi Bagi Kendaraan Umum Antar Kota Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.\n3. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.\n4. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan.\n5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Lampung.\n6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai.\n7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.\n8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.\n9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.\n10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi daerah di Provinsi Lampung. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan peraturan daerah terkait retribusi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai jenis retribusi, termasuk Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah, pengujian kendaraan bermotor di air, dan pelayanan tera/tera ulang. Retribusi Jasa Usaha meliputi pemakaian kekayaan daerah, tempat pelelangan ikan, tempat khusus parkir, dan penjualan produksi daerah. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi izin trayek dan izin usaha perikanan.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, keberatan, wilayah pemungutan, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, pembukuan dan pemeriksaan, bagi hasil penerimaan, pemanfaatan hasil retribusi, insentif pemungutan, dan penyidikan.

","transitional_provisions","1. Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pemungutan Retribusi belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah.\n2. Apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka penerimaan yang diperoleh merupakan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.\n3. Apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka tarif ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 3 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL FEE

GOVERNMENT OF LAMPUNG PROVINCE
YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 3 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that regional fees are one source of regional income and
an important source of funding for the region in supporting
the implementation of pemerintahan;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes
and Regional Fees, the Regional Regulation of Lampung Province Level I
Number 13 of 1991 concerning the Use of Government Land of Lampung Province
Level I, Regional Regulation of Lampung Province Level I
Number 13 of 1995 concerning Bus Route Permits and Permits
Taxi Operations for Public Transportation Between Cities Within Lampung Province
Level I, Regional Regulation of Lampung Province Number 2 of 2000

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2f5a479-f4d7-499c-a3d5-80f53f567afd","actionData","errors"]