[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2f3c610-007a-468e-9b6c-e1a2751a9433","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-04-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone Bolango","place_of_enactment","Suwawa","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PELAYANAN terpadu SATU PINTU
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas layanan yang dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan masyarakat dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu dalam mewujudkan iklim investasi yang aman, kondusif dan signifikan di Daerah. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaran Terpadu Terpadu Satu Pintu termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan, prinsip dan ruang lingkup, penyelenggaraan PTSP, penanganan pengaduan, perizinan dan nonperizinan secara elektronik, kepuasan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelaporan, pembiayaan, ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015. \n Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Bone Bolango. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang terintegrasi, mewujudkan iklim investasi yang aman dan kondusif, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

\r\n

Tujuan PTSP adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip pelaksanaannya meliputi keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian wewenang, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n

Pembentukan Penyelenggara PTSP (PPTSP) sebagai perangkat daerah yang mengelola pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal.
Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala PPTSP.
Kewajiban PPTSP untuk menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur (SOP).
Proses dan mekanisme koordinasi penyelenggaraan pelayanan, termasuk pembentukan Tim Teknis.
Kewajiban PPTSP untuk menyediakan keterbukaan informasi melalui sistem informasi manajemen dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Persyaratan sarana dan prasarana yang harus dimiliki PPTSP.
Persyaratan kompetensi sumber daya manusia yang ditugaskan di PPTSP.
Mekanisme penanganan pengaduan.
Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan secara elektronik (PSE) melalui SPIPISE untuk bidang penanaman modal.
Kewajiban PPTSP untuk melakukan penilaian mandiri dan survei kepuasan masyarakat.
Pembinaan oleh Bupati serta pengawasan dan pengendalian oleh aparat pengawas internal dan Perangkat Daerah Teknis.
Kewajiban pelaporan oleh Bupati kepada Gubernur.

","transitional_provisions","1. Pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang belum diberikan Bupati kepada Kepala PPTSP pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE BOLANGO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BONE BOLANGO REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ONE-STOP SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BONE BOLANGO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to ensure effectiveness and efficiency to improve the quality of services carried out in an integrated and sustainable manner in accordance with public demands, a one-stop service is implemented;
that in order to create a safe, conducive and significant investment climate in the Region, it is necessary to unify the management process of Licensing and Non-Licensing services;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Implementation of One-Stop Service;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2f3c610-007a-468e-9b6c-e1a2751a9433","actionData","errors"]