[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2ec8e11-3b9a-4c4b-8261-eef073bd2c77","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara","place_of_enactment","Lasusua","theme","Pengelolaan Air Limbah Domestik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 Nomor 17
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap warga negara berhak untuk\r\nmemperoleh lingkungan hidup yang baik dan\r\nsehat, karenanya menjadi kewajiban bagi\r\nPemerintah Daerah untuk menetapkan\r\nkebijakan mengenai pengelolaan air limbah\r\ndomestik;\r\nb. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke\r\nmedia lingkungan hidup di Daerah semakin\r\nmeningkat seiring peningkatan jumlah\r\npenduduk dan kepadatan permukiman\r\nsehingga berpotensi menimbulkan pencemaran\r\nlingkungan yang dapat menurunkan derajat\r\nkesehatan\r\nc.\r\ndan produktifitas manusia;\r\nbahwa pengelolaan air limbah domestik\r\nmerupakan urusan konkuren yang menjadi\r\nkewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah,\r\nkarenanya perlu pengaturan yang menjadi\r\nlandasan pengelolaan air limbah domestik di\r\nDaerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c,\r\nmembentuk Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKolaka Utara tentang Pengelolaan Air Limbah\r\nDomestik \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten\r\nBombana dan Kabupaten Kolaka Utara di\r\nProvinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4339); \r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan\r\nHidup (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11\r\nTahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor\r\n245, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6573); \r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana\r\ntelah d.iubah dengan Undang-Undang Nomor 15\r\nTahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang\r\nUdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6398); \r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n244, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang\r\nUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta\r\nKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6573); \r\n6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019\r\ntentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 190,Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6405); \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015\r\ntentang Sistem Penyediaan Air Minum\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5802); \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017\r\nten tang Pembinaan dan Pengawasan\r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014\r\ntentang Peraturan Pelaksanaan Undang\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 199); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021\r\ntentang Penyelenggaraan Perlindungan dan\r\nPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor \r\n6634).\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 \r\nTahun 2015 tentang Pembentukan Produk\r\nHukum Daerah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor\r\n157). \r\n12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan\r\nKehutanan Nomor P.68/Menlhk/\r\nSetjen/Kum.1/8/ 2016 tentang Baku Mutu Air\r\nLimbah Domestik (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 1323); \r\n13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan\r\nPerumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017\r\ntentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan\r\nAir Limbah Domestik (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 456); \r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM \r\nBAB II PENYELENGGARA DAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK\r\nBAB III PERENCANAAN SPALD\r\nBAB IV KONSTRUKSI SPALD\r\nBAB V PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI\r\nBAB VI PEMANFAATAN\r\nBAB VII TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH\r\nBAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN\r\nBAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA\r\nBAB X KELEMBAGAAN\r\nBAB XI PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN\r\nBAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB XIII KERJASAMA\r\nBAB XIV SOSIALISASI DAN PROMOSI\r\nBAB XV PERSETUJUAN\r\nBAB XVI INSENTIF DAN DISINSENTIF\r\nBAB XVII LARANGAN\r\nBAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN\r\nBAB XX KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XXI KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XXII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021. \n 44 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kolaka Utara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas; meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat, dan kualitas lingkungan; melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik; mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan air limbah domestik, termasuk:

Penyelenggara SPALD: Pemerintah Daerah, BUMD SPALD, Badan Usaha SPALD, Kelompok Masyarakat, dan/atau orang perorangan.
Jenis SPALD: SPALD-S (Setempat) dan SPALD-T (Terpusat).
Komponen SPALD-S: Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Komponen SPALD-T: Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat (IPALD).
Perencanaan SPALD: Rencana Induk, Studi Kelayakan, dan Perencanaan Teknik Terinci.
Konstruksi SPALD: Tahapan persiapan, pelaksanaan, dan uji coba sistem.
Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi SPALD.
Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik (cair, padat, gas).
Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SPALD.
Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
Peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan SPALD.
Kelembagaan pengelola SPALD.
Pembiayaan dan pendanaan SPALD.
Pembinaan dan pengawasan SPALD.
Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik.
Persetujuan untuk operator jasa penyedotan air limbah dan pengelola IPLT swasta.
Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan air limbah domestik.
Larangan terkait pengelolaan air limbah domestik.

","transitional_provisions","1. Izin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan Pasal 78, diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH KOLAKA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA UTARA REGENCY
NUMBER 6 OF 2021
CONCERNING
DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH KOLAKA,

\n\n \n \n

Considering:

that every citizen has the right to a good and healthy environment, therefore it is the obligation of the Regional Government to establish policies regarding domestic wastewater management;
that domestic wastewater discharged into the environmental media in the Region is increasing along with the increase in population and settlement density, thus potentially causing environmental pollution that can reduce the degree of human health and productivity;
that domestic wastewater management is a concurrent affair that is the authority and obligation of the Regional Government, therefore it requires regulation that becomes the basis for domestic wastewater

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2ec8e11-3b9a-4c4b-8261-eef073bd2c77","actionData","errors"]