[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2d9f784-9dd4-4065-acbe-c31332247651","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat","short_title","Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-03-30","effective_date","2023-03-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3d9f9d21-ab96-436d-89e6-249b7706e25b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha","short_name","Peraturan KPPU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b5d8e8fa-3df8-4c2c-b57e-637519832994","Persaingan Usaha & Antimonopoli","tags",[],"location","Komisi Pengawas Persaingan Usaha","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

monopoli-persainganusaha
2023
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha NO. 2, BN.2023 (293)/45 hlm
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TENTANG Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menjamin pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta merspon perkembangan teknologi informasi, perlu disusun tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terukur, sistematis dan efektif;\r\nb. bahwa seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka pola penanganan perkara harus memperhatikan prinsip sederhana, cepat dan efisien;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;\r\n \n UU Nomor 5 Tahun 1999, PP Nomor 57 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. \n Peraturan Komisi ini mengatur tentang ketentuan umum, alat bukti, pemanggilan, juru bahasa dan kuasa hukum, sumber perkara, penyidikan awal, penyelidikan, sidang majelis komisi, pemeriksaan cepat, perubahan perilaku, kerahasiaan data dan/atau informasi, putusan komisi dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023. \n 45 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Komisi ini mengatur tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Latar belakangnya adalah untuk menjamin pengawasan terhadap pelaku usaha agar tidak melakukan praktik monopoli dan merespon perkembangan teknologi informasi, serta memperhatikan prinsip sederhana, cepat, dan efisien dalam penanganan perkara yang semakin kompleks.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\r\n\r\n1. **Alat Bukti:** Jenis-jenis alat bukti yang sah dalam penanganan perkara, termasuk keterangan saksi, ahli, surat/dokumen, petunjuk, dan keterangan terlapor. Diatur pula mengenai syarat dan ketentuan terkait masing-masing alat bukti.\r\n2. **Pemanggilan, Juru Bahasa, dan Kuasa Hukum:** Tata cara pemanggilan saksi, ahli, dan terlapor, serta penggunaan juru bahasa jika diperlukan. Diatur pula mengenai peran dan kewajiban kuasa hukum dalam mendampingi atau mewakili para pihak.\r\n3. **Sumber Perkara:** Sumber perkara berasal dari laporan atau inisiatif Komisi, dengan ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan.\r\n4. **Penyelidikan Awal dan Penyelidikan:** Proses penyelidikan awal dan penyelidikan yang dilakukan oleh satuan tugas, termasuk kegiatan yang dilakukan, jangka waktu, dan pelaporan hasil penyelidikan.\r\n5. **Sidang Majelis Komisi:** Tata cara pelaksanaan sidang Majelis Komisi, baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan, termasuk agenda sidang, pemeriksaan alat bukti, dan penyampaian simpulan.\r\n6. **Pemeriksaan Cepat:** Kriteria dan prosedur pemeriksaan cepat untuk perkara tertentu, seperti pengakuan pelanggaran oleh terlapor.\r\n7. **Perubahan Perilaku:** Persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan perubahan perilaku oleh terlapor, serta penilaian dan pengawasan terhadap pelaksanaan perubahan perilaku.\r\n8. **Kerahasiaan Data dan Informasi:** Ketentuan mengenai kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan dalam proses penanganan perkara.\r\n9. **Putusan Komisi:** Proses musyawarah Majelis Komisi, pembacaan putusan, dan pelaksanaan putusan, termasuk kewajiban terlapor untuk melaksanakan putusan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE COMMISSION FOR THE SUPERVISION OF BUSINESS COMPETITION
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2023
CONCERNING
PROCEDURES FOR HANDLING CASES OF MONOPOLISTIC PRACTICES AND
UNFAIR BUSINESS COMPETITION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE COMMISSION FOR THE SUPERVISION OF BUSINESS COMPETITION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure the supervision of business actors in carrying out their business activities so as not to engage in monopolistic practices and or unfair business competition and to respond to the development of information technology, it is necessary to develop procedures for handling cases of monopolistic practices and unfair business competition that are measurable, systematic, and effective;
that along with the increasing complexity of cases of monopolistic practices and unfair business competition, the pattern of handling cases

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2d9f784-9dd4-4065-acbe-c31332247651","actionData","errors"]