[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2d88bc0-21e2-470b-85af-3e6df65d0c11","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2003","number","5","year","2003","published_date","2003-06-30","effective_date","2003-07-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Pengelolaan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - PASAR
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2003/22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan di Lingkungan Pasar di Kabupaten Banyumas, maka perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan Pasar; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar. \n UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 22 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 1999; PP nomor 25 Tahun 2000; PERDA kab. Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985; PERDA Kab. Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 38 Tahun 1995 \n PERDA ini mengatur mengenai Pengadaan, Pemindahan, Pemugaran dan Penghapusan Pasar di Daerah ditetapkan oleh Bupati atas Persetujuan DPRD \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2003. \n 11 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan meningkatkan pendapatan pasar di Kabupaten Banyumas. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan pasar, termasuk wewenang pengadaan, pemindahan, pemugaran, penghapusan, dan pengurusan pasar yang ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD. Penggolongan pasar didasarkan pada kelas-kelas yang ditetapkan oleh Bupati setiap 3 tahun sekali.

Peraturan ini mengatur pemakaian bangunan pasar seperti Ruko, Toko/Kios, Los, dan Halaman/Pelataran, serta fasilitas pasar seperti Masjid/Musholla, tempat parkir, tempat bongkar muat, dan lain-lain. Pemakaian bangunan pasar dilaksanakan dengan sistem undian atau penunjukan. Bupati dapat menetapkan pasar-pasar tertentu sebagai Pasar Khusus. Kepala Unit Pasar mengatur pengelompokan barang dagangan untuk menjamin ketertiban, keamanan, keindahan, dan kesehatan.

Setiap pedagang yang akan menggunakan Ruko, Toko/Kios, dan Los wajib memiliki Izin Penempatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati. Izin Penempatan tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Kepala Dinas. Pemohon izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pasar. Izin Penempatan berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang. Terhadap pemberian izin dikenakan biaya administrasi. Izin Penempatan dapat dicabut karena berbagai alasan seperti habis masa berlaku, diperoleh secara tidak sah, atau melanggar ketentuan peraturan daerah.

Pedagang dilarang mendirikan, mengubah, atau menambah bangunan di pasar tanpa izin Bupati. Pedagang wajib mengatur barang dagangannya agar rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum. Terdapat berbagai larangan yang harus ditaati oleh setiap orang di pasar, seperti bertempat tinggal di dalam pasar (kecuali Ruko), menyalakan api, menggunakan tempat yang lebih luas dari yang telah ditetapkan, dan lain-lain.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANYUMAS REGENCY
NUMBER: 22 YEAR 2003 SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 5 OF 2003
CONCERNING
MARKET MANAGEMENT

REGIONAL GAZETTE
BANYUMAS REGENCY
NUMBER: 22 YEAR 2003 SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 5 OF 2003
CONCERNING
MARKET MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to create order and security in the Market Environment in Banyumas Regency, it is necessary to have regulations regarding Market management; \n that in connection with this matter, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Market Management in Banyumas Regency; \n \n
Bearing in Mind:	\n \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java; \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2d88bc0-21e2-470b-85af-3e6df65d0c11","actionData","errors"]