[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2d3e30f-a645-4080-84f0-e5ea2b0bc3d0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Sistem Kesehatan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM - KESEHATAN - DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2016/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Kesehatan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;\r\nbahwa pengelolaan sistem kesehatan di Kabupaten Bandung harus diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung dengan mempertimbangkan determinan sosial dan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu untuk keberhasilan pembangunan daerah;\r\nbahwa dalam rangka memberi kebijakan pengelolaan sistem kesehatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, diperlukan pengaturan mengenai sistem kesehatan daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;\r\nUndang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\nUndang-Undang 36 tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014\r\nPeraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012\r\nPeraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014\r\nPeraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014\r\n\r\n\r\n\r\n \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan kesehatan, sub siste upaya kesehatan, sub sistem penelitian dan pengembangan kesehatan, sub sistem pembiayaan kesehatan, sub sistem sumber daya manusia kesehatan, sub sistem sediaan farmasi,alat kesehatan,dan makanan, sub sistem manajemen,informasi,dan regulasi kesehatan, sub sistem pembedayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2016. \n Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 5), dicabut \n 142 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) di Kabupaten Bandung. SKD bertujuan untuk mengelola kesehatan secara terpadu untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pengelolaan kesehatan meliputi administrasi, informasi, sumber daya, upaya kesehatan, pembiayaan, peran serta masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaturan hukum kesehatan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia. Pengelolaan sistem kesehatan harus terpadu dan merata. Peraturan ini diperlukan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Ketentuan Substansial:

Subsistem Upaya Kesehatan: Meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang diselenggarakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan darah, kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, upaya kesehatan matra, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta perbekalan kesehatan rumah tangga, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan zat adiktif, pelayanan forensik klinik dan pelayanan bedah mayat, pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat, pelayanan perbaikan gizi, pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan kerja, dan/atau promosi kesehatan.

Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan: Pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan, dan penapisan teknologi kesehatan.

Subsistem Pembiayaan Kesehatan: Penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan. Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 10% dari APBD di luar gaji untuk pembiayaan kesehatan.

Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK): Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu SDMK.

Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan: Menjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu produk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

Subsistem Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan: Menghasilkan fungsi kebijakan, administrasi, informasi, dan hukum kesehatan yang memadai.

Subsistem Pemberdayaan Masyarakat: Penyelenggaraan upaya kesehatan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kab. Bandung No. 5 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/199160/perda-kab-bandung-no-5-tahun-2011","dc64465d-8fc6-49fc-ba1e-d23a010f3039","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 3 OF 2016

REGIONAL REGULATION
BANDUNG REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING

REGIONAL HEALTH SYSTEM

Legal Section
Setda Kabupaten Bandung
Year 2016

REGENT OF BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2d3e30f-a645-4080-84f0-e5ea2b0bc3d0","actionData","errors"]