[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2d2b597-ccaa-4e35-8167-3985d03ddadd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 tentang OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014","number","12","year","2014","published_date","2014-09-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

laut, ikan, kekayaan, sumberdaya, makhluk hidup
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
ABSTRAK:	\n \n a. umberdeya kclautan dan perikanan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan daerah; \r\nb. pemanfaatan secara bijaksana, bertanggungjawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, percepatan pembangunan daerah, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya;\r\nc. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka rnemberikan kepastian hukum dan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka perlu membentuk Pcraturan Daerah tentang Optirnalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; \n 1. Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964;\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;\r\n4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996;\r\n5. Undang-Uridang Nornor 31 Tabun 2004;\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;\r\n7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;\r\n8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008;\r\n9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;\r\n10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000;\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 2012;\r\n17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002;\r\n18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Per.27/Men/2002;\r\n19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2010;\r\n20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.33/Men/2002;\r\n21. Keputusan Menteri Ke1autan dan Perikanan Nomor Kep 36/Men/2004;\r\n22. Keputusan Menteri Ke1autan dan Perikanan Nomor 7/KepmanKP/2013;\r\n23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007;\r\n24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009;\r\n25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009;\r\n26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011;\r\n27. Peraturan Daerah Provinai Lampung Nomor 6 Tahun 2014; \n Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konaultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014. \n 16 Halaman, dan 4 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung demi kesejahteraan rakyat, percepatan pembangunan daerah, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Optimalisasi ini dilakukan melalui pemanfaatan yang bijaksana, bertanggung jawab, adil, partisipatif, dan berkelanjutan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Yurisdiksi Perairan Laut:**\n * Pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil laut dari garis pantai.\n * Kewenangan meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, penegakan hukum, kerjasama interregional, pemberian izin usaha perikanan, dan pengutipan retribusi.\n2. **Penataan Ruang Laut:**\n * Pemerintah Provinsi berwenang menyusun dan menetapkan tata ruang perairan laut.\n3. **Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan:**\n * Pemanfaatan sumberdaya kelautan memerlukan izin dari Pemerintah Provinsi.\n * Pengusahaan pasir laut dikendalikan dan diawasi secara terpadu, dengan izin diberikan berdasarkan zonasi yang sesuai.\n * Pengaturan mengenai survei dan pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).\n4. **Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan:**\n * Pemerintah Provinsi menetapkan ketentuan mengenai alat penangkap ikan, persyaratan teknis kapal, jenis ikan yang dilindungi, daerah penangkapan, pencegahan pencemaran, dan pembudidayaan ikan.\n * Usaha perikanan hanya boleh dilakukan oleh WNI atau badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Lampung.\n * Pengakuan hukum adat dan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal melalui mekanisme imbal jasa lingkungan.\n * Pelaksanaan audit pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan.\n5. **Industrialisasi Kelautan dan Perikanan:**\n * Pemerintah Provinsi membina dan memfasilitasi pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan dengan mengutamakan sumberdaya lokal.\n * Penyusunan peta jalan (Road Map) industrialisasi kelautan dan perikanan.\n6. **Penelitian, Pembinaan, dan Pengembangan:**\n * Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pembinaan, penelitian, dan pengembangan untuk pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.\n7. **Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan:**\n * Setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi wajib memperhatikan wilayah konservasi yang telah ditetapkan.\n * Larangan penggunaan alat atau bahan yang membahayakan kelestarian lingkungan.\n8. **Pengawasan dan Pengendalian:**\n * Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan dan pengendalian, serta melarang aktivitas yang merusak ekosistem laut.","transitional_provisions","","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 12 OF 2014
ABOUT
OPTIMIZATION OF MARINE AND FISHERIES RESOURCES UTILIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

Considering:

that marine and fisheries resources are a gift from God Almighty which has important functions and roles for human life and regional development;
that through wise, responsible, fair, participatory and sustainable utilization, marine and fisheries resources can be used to realize the greatest possible welfare of the people, accelerate regional development, and the survival of other living things;
that based on the considerations as referred to in letters a and b and in order to provide legal certainty and harmonize with the provisions of laws and regulations in the field of marine and fisheries resources utilization, it is necessary to establish a Regional Regulation on Optimizing the Utilization of Marine and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2d2b597-ccaa-4e35-8167-3985d03ddadd","actionData","errors"]