[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2cda645-2e2f-4a01-81c8-f70ddb96865c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Rembang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2019-12-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Rembang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kawasan-perdesaan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD TAHUN 2019 NO.11/ TLD NO. 146
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,\r\nmenyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan\r\nmerupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1\r\n(satu) kabupaten yang dilaksanakan dalam upaya\r\nmempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,\r\npembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di\r\nkawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan\r\npartisipatif yang ditetapkan oleh Bupati;\r\nb. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya\r\npelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan agar dapat\r\nmeningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan\r\nmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka\r\nperlu disusun pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan,\r\npendayagunaan dan pemanfaatan pembangunan kawasan\r\nperdesaan di Kabupaten Rembang. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU NO 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; Perda Kab Rembang No 14 Tahun 2011; PErda Kab Rembang No 9 Tahun 2014; Perda Kab Rembang No 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Rembang No 6 Tahun 2019; Perda Kab Rembang No 5 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Prinsip dan Tujuan, Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kelembagaan, Pembinaan, Pendanaan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Rembang. Latar belakangnya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketentuan substansial mencakup:

Pengusulan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari desa atau diprakarsai oleh Bupati.
Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan yang memperhatikan RTRW Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
Pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Desa.

Peraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten dan TKPKP Kawasan untuk melaksanakan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pendanaan pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REMBANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 11 OF 2019
CONCERNING
RURAL AREA DEVELOPMENT IN REMBANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 83 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that rural area development is a combination of development between villages in 1 (one) regency which is carried out in an effort to accelerate and improve the quality of services, development and community empowerment in rural areas through a participatory development approach determined by the Regent;
that in order to support the implementation of rural area development in order to improve the quality of services and community welfare as referred to in letter a, it is necessary to prepare guidelines for the planning, implementation,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2cda645-2e2f-4a01-81c8-f70ddb96865c","actionData","errors"]