Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 154).

Qanun ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.

Latar Belakang dan Tujuan:

Penyertaan modal ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Aceh Syariah, meningkatkan kapasitas usaha, memperoleh manfaat ekonomi, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Tujuannya meliputi menunjang pembangunan daerah, meningkatkan kinerja dan pengembangan PT. Bank Aceh Syariah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang dan/atau barang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penyertaan modal ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Aceh Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT. Bank Aceh Syariah berhak memperoleh dukungan berupa penambahan modal. Tata cara pembagian bagi hasil keuntungan diatur dalam RUPS. PT. Bank Aceh Syariah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Bupati setiap tahun.

(-)

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau penarikan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Aceh Syariah dalam hal PT. Bank Aceh Syariah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10.