[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2be7fb7-34d9-4843-905f-b8db9e57b431","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2006","number","19","year","2006","published_date","2006-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Satuan Polisi Pamong Praja - Pembentukan Organisasi
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 19, LD. 2006/No. 19 Seri E; 9 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah \r\nNomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja \r\nperlu menetapkan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar; bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 tentang \r\nLembaga Teknis Daerah Kota Banjar, khusus yang mengatur tentang \r\nKantor Satuan Polisi Pamong Praja tidak sesuai lagi dengan \r\nperkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan \r\nDaerah sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas \r\nperlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban, pengangkatan dan pemberhentian, pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional, tata kerja, kerjasama dan koordinasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2006. \n Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 dicabut sebagian. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 16, 17, 18, dan 19 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 4 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2006 ini dibentuk untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan menggantikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.\n\nSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjar dibentuk sebagai perangkat pemerintah daerah yang bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP memiliki fungsi penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dengan aparat kepolisian dan PPNS, serta pengawasan terhadap masyarakat.\n\nPolisi Pamong Praja berwenang menertibkan masyarakat yang mengganggu ketentraman, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Perda, dan melakukan tindakan represif non-yudisial. Satpol PP juga memiliki hak kepegawaian sebagai PNS dan kewajiban untuk menjunjung tinggi norma hukum, membantu menyelesaikan perselisihan warga, melaporkan tindak pidana, dan menyerahkan pelanggaran Perda kepada PPNS.\n\nSusunan organisasi Satpol PP terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Penegakan Peraturan Daerah, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Persyaratan untuk menjadi Polisi Pamong Praja meliputi status PNS, pendidikan minimal SLTA, tinggi badan minimal, usia minimal, sehat jasmani dan rohani, serta lulus pendidikan dan pelatihan dasar.","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Perangkat Daerah, masih tetap berlaku sebelum diganti/diubah dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Perangkat Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai akhir Tahun Anggaran 2006.\n3. Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2007.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Pasal 16, 17, 18, dan 19 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Banjar","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE REGION OF BANJAR CITY
NUMBER 19 OF 2006
COPY
on
FORMATION OF THE ORGANIZATION OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT
BANJAR CITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that as a follow-up to the provisions of Article 11 of Government Regulation
Number 32 of 2004, on Guidelines for the Civil Service Police Unit,
it is necessary to stipulate the Organization of the Banjar City Civil Service Police Unit;
that Regional Regulation of Banjar City Number 4 of 2004 on
Regional Technical Institutions of Banjar City, specifically those governing the
Office of the Civil Service Police Unit is no longer in accordance with the
development of circumstances and demands of the implementation of Regional Government
so it needs to be replaced;
that based on the considerations in letters a and b above
it needs to be stipulated in a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2be7fb7-34d9-4843-905f-b8db9e57b431","actionData","errors"]