[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2bce739-dee3-4dfb-9c80-84aa145bd514","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Tentang Fasilitas Anggota Komisi Yudisial","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2017","number","39","year","2017","published_date","2017-09-14","effective_date","2017-09-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hak Keuangan Dan Tentang Fasilitas Anggota Komisi Yudisial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 39, LN. 2017 No. 207, TLN No. 6124, LL SETNEG : 7 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Hak Keuangan Dan Tentang Fasilitas Anggota Komisi Yudisial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2009 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial beserta janda/dudanya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Komisi Yudisial dengan memberikan jaminan kesejahteraan bagi anggotanya. Hal ini dilakukan dengan menetapkan hak keuangan dan fasilitas yang mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lainnya. Pembagian kewenangan diatur dengan jelas, termasuk ketentuan mengenai besaran gaji dan tunjangan yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Anggota Komisi Yudisial juga dilarang menerima honorarium dari sumber tertentu dan diwajibkan mengembalikan jika sudah diterima.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kepada Anggota Komisi Yudisial yang menduduki jabatan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, terhitung sejak Januari 2017.\n2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2009 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial beserta janda/dudanya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 39 OF 2017
ON
FINANCIAL RIGHTS AND FACILITIES OF JUDICIAL COMMISSION MEMBERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the performance of the Judicial Commission, it is necessary to provide welfare guarantees for Members of the Judicial Commission in accordance with the workload; and
that to implement the provisions of Article 8 of Law Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission as amended by Law Number 18 of 2011, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Financial Rights and Facilities of Members of the Judicial Commission.

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 22 of 2004

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2bce739-dee3-4dfb-9c80-84aa145bd514","actionData","errors"]