[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2bad3f4-dcef-49a5-a30c-3de579dccf47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 3 Tahun 2023 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2024","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-12-28","effective_date","2023-08-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, BERITA DAERAH KOTA PARE-PARE TAHUN 2023 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang\r\ndan\r\nPasal\r\n104\r\nayat\r\n(1)\r\nPeraturan\r\nPemerintah\r\nNomor\r\n12\r\n\r\nTahun\r\n2019\r\ntentang\r\nPengelolaan\r\nKeuangan\r\nDaerah,\r\n\r\nbahwa\r\nWali\r\n\r\nKota\r\n\r\nwajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024\r\nkepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk\r\nmemperoleh persetujuan Bersama; \r\nb. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah (APBD) diajukan dengan berpedoman pada\r\nRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan\r\nke dalam prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah\r\ndisepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2024; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 1822); \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang\r\nHarmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang\r\nHarmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6736); \r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); \r\n6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023\r\nNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6856); \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem\r\nInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005\r\ntentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar\r\nAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5165); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016\r\nNomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 \r\nNomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6402); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan\r\ndan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak\r\nKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan\r\natas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak\r\nKeuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6847); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6322); \r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang\r\nPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); \r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang\r\nPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2023 Nomor 799);\r\n16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang\r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran\r\nDaerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127); \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : APBD \r\nBAB III : KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023. \n 1068 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menetapkan APBD Kota Parepare untuk tahun anggaran 2024.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini diajukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Ketentuan Substansial:

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp930.783.184.333,00, belanja daerah sebesar Rp947.767.184.333,00, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp(16.984.000.000,00), dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya, dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD.

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024;
Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran Tahun Anggaran 2024;
Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024;
Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;
Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD Tahun Anggaran 2024;
Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024; dan
Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024.

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
WEKA TUNGG
MAYOR OF PAREPARE
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 3 OF 2023
ABOUT
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2024

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and Article 104 paragraph (1) of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Finance Management, that the Mayor is obliged to submit a Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for Fiscal Year 2024 to the Regional House of Representatives (DPRD) to obtain joint approval;
that the Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2bad3f4-dcef-49a5-a30c-3de579dccf47","actionData","errors"]