[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2af0098-39b1-4b4d-bae6-7a6b52685472","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JKN Di Dinas Kesehatan","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-01-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Probolinggo","place_of_enactment","Kraksaan","theme","Pedoman Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JKN Di Dinas Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman jaminan kesehatan
2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD No 9 Seri G1
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JKN Di Dinas Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa dalam rangka menjamin Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama serta dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah, maka perlu mengatur mengenai mekanisme penggunaan dana dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional;\r\nb. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. \n UU No. 12/1950, UU No. 28/1999, UU No. 32/2004 jo. UU No. 12/2008, UU No. 33/2004, UU No. 40/2004, UU No. 28/2009, UU No. 36/2009, UU No. 12/2011, UU No. 24/2011, PP No. 58/2005, PP No. 38/2007, PP No. 101/2012, Perpres No. 12/2013 jo. Perpres No. 111/2013, Permendagri No. 13/2006 jo. Permendagri No. 21/2011, Permenkes-Permendagri No. 138/2009, Permenkes No. 438/2010, Permenkes No. 69/2013, Permenkes No. 71/2013, Perda Kab. Probolinggo No. 9/2007 jo. No. 6/2013, Perda Kab. Probolinggo No. 12/2010. \n Peraturan ini mengatur pedoman penggunaan dana pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, termasuk penggunaan dana kapitasi dan dana klaim (rawat inap dan persalinan), proporsi jasa pelayanan dan jasa sarana, mekanisme penerimaan dan penatausahaan keuangan, serta pengadaan barang dan jasa terkait penyelenggaraan JKN. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penggunaan dana pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan melalui pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama, serta untuk tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penggunaan Dana Kapitasi: Dana kapitasi digunakan untuk jasa pelayanan kuratif, promotif perorangan, preventif, penunjang, pengadaan obat-obatan, bahan dan alat habis pakai, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung, pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan, sarana prasarana pendukung, pemeliharaan kendaraan dinas, peningkatan kegiatan promotif, preventif dan surveilans, peningkatan capaian program MDG's dan RPJMDaerah, peningkatan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan mutu pelayanan puskesmas, serta peningkatan pengelolaan manajemen Dinas Kesehatan dan puskesmas.
Penggunaan Dana Klaim Rawat Inap: Dana klaim rawat inap digunakan untuk jasa pelayanan tenaga kesehatan dan tenaga manajemen di puskesmas, pengadaan obat serta bahan dan alat habis pakai, akomodasi pasien, serta operasional Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Penggunaan Dana Klaim Persalinan: Dana klaim persalinan normal dan dengan penyulit digunakan untuk jasa pelayanan tenaga bidan penolong persalinan dan manajemen puskesmas, jasa dukun mitra, pengadaan obat serta bahan dan alat habis pakai, serta operasional Dinas Kesehatan dan puskesmas.
Mekanisme Pengelolaan JKN: Peraturan ini mengatur mekanisme penerimaan dana kapitasi dan klaim, penatausahaan keuangan dana kapitasi dan klaim, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.
Pengadaan Barang dan Jasa: Pengadaan barang dan jasa dalam Program JKN merupakan biaya untuk melengkapi kebutuhan obat, bahan dan alat medis habis pakai, kebutuhan alat kesehatan serta rehabilitasi gedung di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PROBOLINGGO
REGULATION OF REGENT OF PROBOLINGGO
NUMBER: CO YEAR 2014
on
GUIDELINES FOR THE USE OF HEALTH SERVICE FUNDS
IN THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL HEALTH INSURANCE PROGRAM
AT THE HEALTH OFFICE OF PROBOLINGGO REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PROBOLINGGO,

Considering / Whereas:

That in order to guarantee Health Services for National Health Insurance (JKN) Participants organized by the Social Security Organizing Agency for Health through First Level Health Service Providers and in order to orderly administer regional financial administration, it is necessary to regulate the mechanism for using funds in the implementation of the National Health Insurance program;
That based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regent Regulation on Guidelines for the Use of Health Service Funds in the Implementation of the National Health Insurance Program at

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2af0098-39b1-4b4d-bae6-7a6b52685472","actionData","errors"]